Kaltimtoday.co, Bontang – Pemkot Bontang, terus berupaya untuk memberikan pelayanan prima bagi masyarakat Bontang. Dalam hal perizinan, masih terdapat beberapa perizinan yang tak bisa dilayani di Bontang, seperti pembuatan paspor. Ke depan, masyarakat Bontang tak perlu jauh-jauh lagi mengurus paspor, mengingat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Bontang berencana membangun Mal Pelayanan Publik (MPP).

Untuk mewujudkan MPP, DPM-PTSP Bontang sudah melakukan rapat koordinasi. Salah satunya, audiensi Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni dan tim dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Kaltim, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda yang digelar Rabu (25/9/2019) di Rujab Wali Kota Bontang.

Kepala DPM-PTSP Bontang Puguh Hardjanto menyebut, pihaknya terus berkomitmen dalam mengemban amanah dan berdedikasi sepenuh hati untuk mewujudkan pelayanan publik yang prima. Audiensi yang dilakukan dalam rangka meningkatkan fungsi pengkoordinasian dan peningkatan pelayanan keimigrasian antar lembaga dan Pemkot Bontang. Khususnya dalam wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda.

“Beberapa yang dikomunikasikan yakni membahas rencana pembangunan mal pelayanan publik,” jelas Puguh.

Dalam rencana pembangunan MPP tentu perlu dipersiapkan segala proses perhitungan yang panjang. Baik dari segi penganggaran, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana lainnya.

“Kami optimis kehadiran MPP ini akan memudahkan masyarakat. Karena pemohon bisa mengurus lebih dari satu kebutuhan tanpa perlu bolak balik, dan hanya dipusatkan di satu tempat,” ungkapnya.

MPP, lanjut Puguh, akan mengedepankan aspek kemudahan aksesibilitas masyarakat yang datang.

Sementara itu, Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni mengusulkan agar pembuatan paspor bisa dilakukan di Bontang.

“Akan dibentuk unit kerja keimigrasian (UKK) di Bontang, Insha Allah tercapai, jad warga Bontang tak jauh lagi jika ingin mengurus paspor,” pungkasnya.

[RIR | RWT | ADV]