Kaltimtoday.co, Samarinda - Nama-nama calon direksi baru Perusda Kaltim kini berada di tangan Gubernur Kaltim, Isran Noor. Banyak pihak bertanya-tanya siapa sosok direksi baru Perusda Kaltim yang akan dipilih menggantikan pejabat sebelumnya.

Pengamat Hukum dan Politik dari Fakultas Hukum Universitas Mulawarman (Unmul) Herdiansyah Hamzah mengatakan, pemilihan direksi Perusda Kaltim yang baru harus dilakukan secara cermat. Setidaknya ada tiga hal yang harus dipastikan Gubernur Kaltim Isran Noor sebelum memutuskan nama-nama terpilih.

Pertama, soal rekam jejak para calon direksi Perusda Kaltim. Mereka yang terlibat dalam kasus korupsi jangan sampai lolos. Ini berkaca misalnya dari kasus korupsi yang dilakukan Direktur Perusda PT MGRM Kukar beberapa waktu lalu. Di mana, direktur yang bersangkut disebut-sebut dalam perkara korupsi mantan kepala SKK Migas, Rudi Rubiandini.

"Selain kasus korupsi, rekam jejak juga bisa mencakup kasus hukum lainnya seperti kekerasan seksual, KDRT, dan lainnya," kata Herdiansyah Hamzah, Selasa (27/4/2021).

Kedua, sebut Castro -- sapaan akrabnya, adalah soal geneologi politik calon. Panitia seleksi harus benar-benar cermat melakukan pelacakan afiliasi dan keterlibatan calon direksi Perusda Kaltim dengan partai politik.

"Jangan sampai titipan pejabat atau elit tertentu," tegas dia.

Soal keterlibatan dan afiliasi partai politik ini penting, sebut dia karena bisa memutus anasir politik dari pengelolaan Perusda di Kaltim. Sehingga bisa mencegah Perusda Kaltim jadi bancakan elit politik.

Ketiga, timsel dan Gubernur Kaltim Isran Noor harus memastikan tidak memilik kandidat yang rangkap jabatan. Hal ini penting sebab, rangkap jabatan akan menimbulkan konflik kepentingan yang akan membuat kinerja Perusda Kaltim tidak produktif.

"Rangkap jabatan selain merugikan keuangan negara, juga berpotensi korupsi," tuturnya.

Verifikasi administrasi yang dilakukan timsel menurutnya jelas tidak cukup untuk menarik kesimpulan layak tidaknya calon direksi Perusda Kaltim yang baru. Karena itu, butuh verifikasi faktual dengan mengikutsertakan partisipasi publik.

Sayangnya saat proses wawancaran tidak dibuka secara luas melalui siaran langsung. Sehingga publik sulit mengetahui kualitas dari para calon. Bahkan sebelumnya informasi yang dipublikasikan juga hanya nama tanpa disertai profil yang lengkap.

"Pimpinan Perusda Kaltim yang baru juga harus mempertimbangkan komposisi keterwakilan perempuan. Tapi tetap harus dengan kualitas yang mumpuni," pungkasnya.

[TOS]