Kaltimtoday.co, Samarinda - Menjawab kerja operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada Selasa (15/10/2019) siang kemarin, terhadap BPJN wilayah XII, terkait Proyek Perbaikan Jalan Samarinda - Sangatta senilai Rp 155 miliar, Gubernur Kaltim Isran Noor memberikan apresiasi dan mempercayakan semua prosesnya kepada pihak berwajib.

Selain itu, mantan Bupati Kutai Timur tersebut mengatakan, meski para pejabat tersebut sedang terjerat persoalan hukum, tetapi proyek penghubung wilayah itu tetap harus berjalan.

"Orangnya boleh diproses, tapi kegiatan pengerjaannya jangan terhenti. Karena yang dirugikan masyarakat yang lebih luas," ungkap Isran, saat dijumpai di gedung Dekranasda, Jalan H.A.M Rifadin, Loa Janan Ilir, Rabu (16/10/2019) siang tadi.

Kendati pengerjaan proyek jalan tersebut berada di bawah wilayah kepemimpinannya, tetapi Isran menegaskan jika pengerjaan itu masuk dalam kewenangan pemerintah pusat.

"Bukan PSN (Proyek Strategis Nasional) itu. yang PSN nanti jalan tol Samarinda Bontang. Yang jalan Samarinda - Sangatta statusnya milik negara," paparnya.

Agar proyek tersebut tidak terkendala, hanya karena segelintir oknum sedang terjerat proses hukum, Isran menyebut akan melakukan koordinasi dengan pihak terkait.

"Kami usahakan itu tetap berjalan," harapnya.

Dari informasi yang dihimpun, jika tidak ada pejabat dari Benua Etam yang turut diperiksa.

"Itu dari pegawai pusat kementerian," jelasnya.

Upaya pemberantasan korupsi dari lembaga anti rasuah ini, diharapkan Isran bisa membuat efek jera bagi pejabat negara yang ingin main-main dengan uang rakyat. Karena itu, dirinya menyerahkan sepenuhnya kepada penegak hukum untuk menyelesaikan proses hukum.

“Serahkan saja ke KPK sepenuhnya untuk menyelesaikan masalah ini," pungkasnya.

[JRO | RWT]