Kaltimtoday.co, Samarinda - Pengamat Ekonomi dari Universitas Mulawarman Purwadi angkat bicara mengenai isu pemangkasan dana Transfer ke Daerah (TKD). Ia mendorong pemerintah provinsi menyiapkan strategi untuk menghadapi pemangkasan TKD tersebut.

Pemerintah memangkas alokasi anggaran Transfer ke Daerah (TKD) dalam RAPBN 2026. Kebijakan pemangkasan sebesar Rp 650 triliun, turun 24,7 persen dibanding tahun 2025 yang mencapai Rp864 triliun.

Purwadi menyebut bahwa setiap daerah tentu akan mengalami turbulensi fiskal atas pemangkasan itu. Hal itu juga akan berdampak pada komplikasi perekonomian daerah.

"Ini pelajaran penting buat pemerintah daerah. Harus ada sumber-sumber pendapatan lain supaya fiskal kita bisa lebih mandiri dan kuat," tegasnya pada Kamis (11/9/2025)

Ia juga menyoroti soal janji politik Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim, Rudy-Seno yang secara bertahap akan terus berjalan. Mulai dari pendidikan Gratis (Gratispol), kesehatan gratis, pembangunan infrastruktur, dan lain sebagainya. Meski TKD diisukan akan dipotong, pemerintah harus tetap menjalankan program mereka.

"Fokusnya jangan ke mengurangi janji politik, tapi bagaimana anggaran yang terbatas itu bisa dihemat. Pemerintah pusat maupun daerah sekarang harus sadar berhemat," jelasnya.

Beberapa hal seperti rapat pemerintah, perjalanan dinas, pengadaan barang jasa harusnya bisa dihemat di situasi sekarang.

"Dari penghematan itulah harusnya dipakai untuk memenuhi janji politik. Jangan berdalih tidak ada uang, lalu janji politik tidak dijalankan dengan baik," tutupnya.

[RWT]