Kaltimtoday.co, Penajam - Dewan Pengurus Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda (KNPI) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menanggapi pernyataan Bupati PPU, Abdul Gafur Mas'ud (AGM) terkait dengan dirinya yang enggan terlibat dalam penanganan Covid-19.

Ketua KNPI PPU Sulthan menyampaikan, hal yang wajar bila bupati meradang dan bersikap demikian, sebab Keppres yang menjadi dasar dari sejumlah kebijakannya dalam penanganan Covid-19 ternyata dipersoalkan oleh sejumlah pihak akhir-akhir ini.

Kebijakan pengadaan Chamber yang belakangan ini dipermasalahkan contohnya, Sulthan memandang kebijakan tersebut cukup progresif dan bisa dikatakan tepat.

Padahal, bila mundur ke belakang saat awal pandemi Covid-19 menyebar, berbagai langkah atau kebijakan yang diambil oleh Bupati PPU bisa dikatakan salah satu yang terbaik di Kalimantan Timur (Kaltim).

“Indikatornya berdasarkan data persebaran kasus Covid-19 yang ada di seluruh Kabupaten dan Kota se-Kaltim, dimana PPU menjadi daerah kedua terkecil angka kasus positifnya. Artinya, output dari upaya pemerintah daerah menekan penyebaran Covid-19 terlihat hasilnya,” jelas Sulthan.

Adapun perihal pengadaannya yang akhir-akhir ini dipersoalkan, Sulthan menganggap yang dikatakan Bupati memang begitu adanya, bahwa situasi saat itu sangatlah berbeda dengan belakangan ini.

Hari-hari itu penuh dengan ketidakpastian. Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kemendagri pun sudah merespon dan turut membenarkan hal tersebut.

Jika mengutip pernyataan Presiden Jokowi beberapa waktu lalu, semua pihak perlu memiliki sense of crisis. Bahwa menghadapi pandemi ini tidak ada formula yang standar, yang disebut rumusan formula yang benar juga tidak ada.

“Oleh karena itu, saya kira semua pihak perlu lebih bijaksana dalam melihat sesuatu. Mungkin perlu juga meng-upgrade diri agar tidak terjebak dengan cara pikir dan nilai yang 'standar' dalam melihat sesuatu di masa pandemi yang penuh dengan ketidakpastian ini,” tutur Sulthan.

[ALF | RWT]