Kaltimtoday.co, Samarinda - Regenerasi kepemimpinan pemuda di Kalimantan Timur menghadapi tantangan serius. Di tengah geliat lahirnya sosok-sosok pemuda potensial, perpecahan internal dalam tubuh organisasi kepemudaan justru menjadi penghambat tumbuhnya ekosistem kepemudaan yang sehat dan berdaya saing. 

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kaltim, Agus Hari Kesuma, menyoroti persoalan tersebut sebagai salah satu faktor utama melemahnya efektivitas pembinaan organisasi kepemudaan, khususnya Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kaltim, yang hingga kini masih terbelah dalam beberapa kubu kepengurusan.  

“Tugas kami adalah merevitalisasi pemuda. Satu, memperbarui. Dua, menghidupkan. Masalahnya sekarang ini organisasi kepemudaan bukan mati, tapi berkembang biak jadi lima,” tegas Agus dalam keterangannya saat menghadiri Peringatan HUT ke-52 KNPI belum lama ini.

Menurut Agus, keberhasilan organisasi kepemudaan tidak bisa hanya diukur dari banyaknya kegiatan seremonial, melainkan dari sejauh mana organisasi tersebut mampu mencetak pemimpin-pemimpin baru yang kredibel.

“Keberhasilan suatu organisasi itu apabila banyak mencetak kepemimpinan di dalamnya,” sambungnya.

Namun, upaya revitalisasi ini belum bisa dilakukan secara optimal. Pasalnya, selama konflik internal KNPI belum menemukan titik penyelesaian, Dispora tidak memiliki dasar hukum yang kuat untuk melakukan pembinaan terhadap Induk Pimpinan Pemuda (IPP). 

“Saat ini Dispora belum bisa melakukan pembinaan terhadap IPP, karena konfliknya belum selesai. Kalau sudah selesai, barulah pemerintah turun tangan,” ungkap Agus.

Sebagai langkah awal, Dispora tengah melakukan verifikasi internal terhadap struktur organisasi KNPI di Kaltim untuk memastikan kepengurusan yang sah dan berhak menjalankan roda organisasi.

“Kami akan melakukan verifikasi. Karena saya tahu betul struktur organisasi ini, dan siapa saja ketua-ketuanya yang sah,” jelas Agus.

Agus juga membantah adanya keberpihakan kepada calon tertentu dalam proses penyelesaian konflik ini. Ia menegaskan bahwa langkah yang diambil murni untuk menciptakan tata kelola organisasi yang sehat dan akuntabel. 

Menariknya, Agus mengaku jika nantinya harus menghadap Gubernur Kaltim terkait masalah ini, ia akan melakukannya dalam kapasitas sebagai mantan Ketua KNPI Kaltim, bukan sebagai pejabat pemerintah.

“Ketika saya menghadap gubernur nanti pun, itu dalam kapasitas Ketua KNPI, bukan sebagai pejabat pemerintah,” tegasnya.

Dispora berharap, penyelesaian konflik di tubuh KNPI dapat segera rampung, sehingga pembinaan kepemudaan kembali berjalan efektif. Dengan ekosistem organisasi yang bersatu dan sehat, maka cita-cita menghadirkan pemimpin muda yang berkualitas dan berintegritas di Kaltim bisa lebih mudah diwujudkan.

[NKH | ADV DISPORA SAMARINDA]