Samarinda

Kerap Diprotes Warga, DPRD Samarinda Usulkan Pemkot Samarinda Lakukan Uji Data

Kaltimtoday.co, Samarinda – Pemkot Samarinda kerap berhadapan dengan warganya, dalam setiap upaya penertiban bangunan yang mereka lakukan. Termasuk penertiban bangunan yang berdiri di tepi Sungai Karang Mumus (SKM), yang disebut-sebut menjadi salah satu faktor pendukung penyempitan sungai sepanjang 40 kilometer lebih itu.

Warga yang bangunannya terdampak cenderung meminta agar pemerintah bisa memberikan mereka kompensasi berupa uang ganti rugi, bahkan meminta bangunan pengganti untuk merelokasi pemukiman mereka. Sementara sesuai aturan yang ada, Pemkot Samarinda tak bisa semata-mata membayarkan uang kompensasi tersebut. Terlebih pada sejumlah segmen yang disebut-sebut sudah pernah menerima dana ganti rugi.

Baca juga:  DLH Samarinda Ingatkan Bahaya Pencemaran Air Bagi Kesehatan, Berikut Daftar Penyakitnya

Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Angkasa Jaya mengusulkan agar Pemkot Samarinda bisa melakukan pengujian secara formil berkaitan dengan protes yang kerap diajukan masyarakat.

“Kalau kemudian ada protes lakukan uji dokumen saja. Data yang Pemkot punya diuji untuk membuktikan, benar tidak pemerintah sudah pernah bayar ganti rugi,” beber Angkasa.

Menurutnya konflik antara pemerintah dan masyarakat sipil merupakan hal yang sering terjadi, dan tak semestinya dianggap sebagai sebuah masalah besar. Jika tuntutan terus berlanjut, maka pemerintah atau masyarakat yang hendak memperjuangkan hak mereka bisa mengambil Langkah hukum.

“Jangan sampai nanti protes dilakukan hanya untuk mencari keuntungan. Kita lakukan uji data saja, supaya bisa dibuktikan masing-masing argumennya,” tegasnya.

Angkasa pun mengakui bahwa polemik kerap terjadi, lantaran adanya unsur kelalaian dari sisi pemerintah. Pasalnya setelah proses ganti rugi dibayarkan, namun proses penertiban tak kunjung diesekusi. Alhasil lahan yang ada kembali menjadi kawasan pemukiman, hingga berlalu berpuluh-puluh tahun lamanya.

“Sempat berganti kepemilikan bangunan, giliran mau dieksekusi penertibannya, yang tinggal merasa belum terima ganti rugi. Sementara pemerintah klaim sudah membayar,” sambungnya.

“Tapi kalau dari sisi masyarakat mau audiensi, kami pun siap untuk jadi fasilitatornya,” tandasnya.

[PS | RWT | ADV DPRD SAMARINDA]

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kaltimtoday.co. Mari bergabung di Grup Telegram “Kaltimtoday.co”, caranya klik link https://t.me/kaltimtodaydotco, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Facebook Comments
Tags

Related Articles

Back to top button
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker