Kaltimtoday.co, Berau - Bagian Kesejahteraan Masyarakat (Kesra) Berau meminta semua pengurus rumah ibadah di Kabupaten Berau untuk dapat segera menyelesaikan laporan pertanggungjawabab (LPJ) pengelolaan dana hibah tahun 2024 lalu.

Kepala Bagian (Kabag) Kesra Berau, Mulyadi menjelaskan LPJ itu sebenarnya harus sudah diselesaikan pada Januari 2025 lalu. Agar pengelolaan dana hibah dapat diketahui secara pasti. Berikutnya, mencegah munculnya penyimpangan pengelolaan dana tersebut.

"Tapi belum semua yang masukan. Tapi LPJ itu wajib. Karena sudah mendapat hibah pembangunan rumah ibadah, maka mereka wajib mempertanggungjawabkannya," ungkapnya.

Dia mengakui, selama pembangunan rumah ibadah itu berjalan, pihaknya selalu melakukan monitoring terkait pengelolaannya di lapangan. Berikutnya, mengharapkan agar tidak ada penyimpangan yang terjadi. 

"Kita dari awal sudah wanti-wanti dan para pengurus rumah ibadah tidak boleh main-main dengan pembangunan dan anggaran ini. Karena mereka juga yang akan menikmatinya nanti," jelasnya.

"Kami juga selalu monitor pertanggungjawaban. Itu harus, karena kita diperiksa BPK juga. Kalau tidak BPK langsung turun tangan ke lokasi," sambungnya.

Pada 2024 lalu, terdapat 76 rumah ibadah yang dibantu pemerintah daerah menggunakan APBD Berau 2024 sejumlah Rp 19,8 miliar. Pembangunan itu menjadi bukti pemerintah daerah memperhatikan kelangsungan semua agama di Berau.

Oleh sebab itu, Kesra meminta semua pihak khususnya camat dan kepala kampung untuk berperan aktif dalam membangun komunikasi, berikutnya melaporkan kepada pemerintah daerah apabila membutuhkan bantuan dana dari pemerintah.

[MGN | RWT]