Advertorial
Ketergantungan Hewan Kurban dari Luar Daerah, DPRD Berau Minta Pengawasan Diperketat Jelang Iduladha 1446 H
Kaltimtoday.co, Berau - Hari raya Iduladha 1446 Hijriah tinggal menghitung hari, isu kesehatan hewan kurban menjadi perhatian serius. Anggota Komisi II DPRD Berau, Gideon Andris, menegaskan pentingnya pengawasan ketat terhadap distribusi hewan kurban, khususnya yang berasal dari luar daerah.
Gideon Andris mengatakan, pengawasan distribusi hewan kurban dari rumah pemotongan (RPH) harus dilakukan secara maksimal, agar kesehatan hewan kurban dapat lebih terpantau.
Namun, Gideon juga mengakui bahwa sejauh ini isu tersebut belum dibahas secara formal dalam rapat dengar pendapat (RDP) antara DPRD dan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan (DTPHP) Berau.
“Memang belum ada pertemuan. Sampai sekarang belum dijadwalkan. Jadi, belum bisa berbicara banyak soal itu,” ujarnya.
Politisi Gerindra itu menyebut, apabila ditemukan laporan di kemudian hari terkait ketidakpuasan masyarakat mengenai kualitas hewan kurban, maka hal tersebut akan menjadi bahan evaluasi.
Lebih lanjut, sistem pengawasan oleh dinas perlu diperhatikan secara ketat, sebab sebagian besar hewan kurban berasal dari luar daerah lantaran produksi lokal belum mampu mencukupi kebutuhan.
“Maka dari itu, sistem pengawasannya harus benar-benar dijalankan dengan baik, terutama oleh Dinas Peternakan,” ucapnya.
Gideon juga menyampaikan bahwa DPRD sudah berkomunikasi dengan Dinas Peternakan terkait tata kelola distribusi hewan kurban agar lebih tertata dan tidak menimbulkan persoalan di masyarakat.
“Pesan saya, jangan sampai ada hal-hal yang merugikan masyarakat. Pengawasan harus maksimal agar semuanya berjalan aman dan sesuai harapan,” pungkasnya.
[MGN | RWT | ADV DPRD BERAU]
Related Posts
- Beasiswa Kukar Idaman Terbaik Kembali Dianggarkan pada 2027, Siswa Baru Juga Dapat Seragam Gratis
- Formula UMP 2027 Berubah: Mengacu UU Baru, Kebutuhan Hidup Layak Bisa Jadi Penentu Besaran Upah
- BMKG: 185 Zona Musim Mulai Masuk Musim Hujan November 2026, Ini Daftar Wilayahnya
- Kuasa Hukum HN Tegaskan Dana Rp165 Juta Pinjaman Pribadi Bukan Proyek, Ada Jaminan SK Kepegawaian
- Sertifikat Petani di Kutim Diduga Dijaminkan ke Bank, Mahkamah Agung Diminta Jangan Tutup Mata








