Kaltimtoday.co, Samarinda - Pemenuhan ruang terbuka hijau (RTH) di Samarinda terbilang sangat minim, Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Angkasa Jaya Djoerani mengingatkan Pemerintah Kota (pemkot) agar merencanakan pembangunan RTH tersebut.

Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2/2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Samarinda 2014-3034, salah satu subtansi dari Perda ini adalah penyediaan RTH oleh Pemkot seperti taman dan hutan kota harus tersedia minimal 30 persen dari luasan kota.

Pria yang akrab disapa Jaya ini menyebutkan, RTH yang tersedia belum maksimal sebab hanya mencapai 10 persen, sebagian besar RTH yang tersedia adalah milik masyarakat dan lahannya digunakan untuk berkebun.

"Seharusnya Pemkot menyediakan RTH sebanyak 20 persen, dan 10 persen itu dibangun oleh swasta," ujar Angkasa Jaya Djoerani.

Baca Juga: Mural Bukan Sekadar Coretan! Cerita dari Para Seniman Samarinda

 

Baca Juga: Transportasi Publik Samarinda: Sudah Nyaman untuk Semua?

Baca Juga: Rakorda Demokrat Kaltim: Bambang Soepriyadi Jabat Plt Ketua, Irwan Fokus di DPP

Baca Juga: SPMB Samarinda Siap Digelar, PT Telkom Dilibatkan untuk Antisipasi Gangguan Server

View this post on Instagram

Baca Juga: Godok Raperda Pariwisata, DPRD Samarinda Masuk Tahap Klasifikasi Pasal dan Bab

Baca Juga: Puluhan Makam di TPU Cempaka Jalan Pangeran Suryanata Longsor, BPBD Samarinda Upayakan Relokasi

Baca Juga: Pesan Menteri Kebudayaan RI Soal Renovasi Masjid Shiratal Mustaqiem Samarinda: Jaga Keaslian Nilai Sejarahnya

Baca Juga: Resmikan Balai Pelestarian Kebudayaan di Samarinda, Menteri Fadli Zon Dorong Akselerasi Kemajuan Budaya

Baca Juga: Daya Rusak Tambang Adalah Penjajahan Gaya Modern

Baca Juga: Soroti Aktivitas Anak Jalanan yang Meresahkan, DPRD Samarinda Minta Masyarakat Tidak Beri Uang

Baca Juga: Pungutan Pajak Sarang Burung Walet Tahun 2025 Masih Nol, DPRD Samarinda Desak Bapenda Sidak Lapangan

Baca Juga: Komisi II DPRD Samarinda Pantau Kinerja Bapenda, Soroti Penerimaan PBG yang Lampaui Target

 

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Baca Juga: Polemik Penolakan Pendirian Gereja Toraja di Sungai Keledang, DPRD Samarinda Siap Mediasi Kedua Belah Pihak 

Menurutnya, perencanaan pembangunan RTH ini sangat penting sebab sebagai ruang resapan air dan juga menyerap gas karbondioksida dan menghasilkan oksigen serta menciptakan keteduhan dan kenyamanan.

Selain itu, politisi dari fraksi PDI Perjuangan ini menyebutkan Perda RTRW juga akan direvisi untuk memenuhi pembangunan RTH di Samarinda sehingga ketersediaannya sesuai dengan kriteria dan persyaratan.

"Sebelumnya mau dilakukan revisi, mengingat ada pergantian wali kota maka kami mengundurnya, menunggu wali kota yang baru, kemudian dilakukan revisi dan pengesahan Perda RTRW ini," sebut Jaya.

Di sisi lain, ada kebijakan membuka lahan tambang, sementara RTH masih minim, hal ini menjadi problem yang berkepanjangan hingga menimbulkan banjir yang tidak terkontrol.

[SDH | ADV DPRD SMD]