Kaltimtoday.co, Samarinda - Pemenuhan ruang terbuka hijau (RTH) di Samarinda terbilang sangat minim, Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Angkasa Jaya Djoerani mengingatkan Pemerintah Kota (pemkot) agar merencanakan pembangunan RTH tersebut.

Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2/2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Samarinda 2014-3034, salah satu subtansi dari Perda ini adalah penyediaan RTH oleh Pemkot seperti taman dan hutan kota harus tersedia minimal 30 persen dari luasan kota.

Pria yang akrab disapa Jaya ini menyebutkan, RTH yang tersedia belum maksimal sebab hanya mencapai 10 persen, sebagian besar RTH yang tersedia adalah milik masyarakat dan lahannya digunakan untuk berkebun.

"Seharusnya Pemkot menyediakan RTH sebanyak 20 persen, dan 10 persen itu dibangun oleh swasta," ujar Angkasa Jaya Djoerani.

Baca Juga: Tahanan Kabur Asal Samarinda Ditangkap di Palangka Raya, Dua Masih Diburu Polisi

 

Baca Juga: Sertifikasi Juru Las BKI: Langkah Strategis Tingkatkan Kualitas SDM Galangan Kapal

Baca Juga: Prakiraan Cuaca Samarinda dan Sekitarnya Hari Ini, Senin, 27 Oktober 2025

Baca Juga: Upaya Pulihkan Sungai Karang Mumus, Pemkot Samarinda Luncurkan Kapal Patroli Sampah

View this post on Instagram

Baca Juga: Warga Rawa Makmur Palaran Meradang akibat Rumah Rusak, Janji Perbaikan PT KKP Tak Kunjung Tuntas

Baca Juga: Kaltim Bahas Masa Depan Energi Hijau Berkeadilan, Akademisi dan Pejabat Bakal Gelar Diskusi di Unmul

Baca Juga: DPD Asosiasi Laundry Indonesia Kaltim Gelar Laundry Fest Kulminasi 2025 di Samarinda

Baca Juga: Jelang Musda Pencalonan Ketua Golkar Samarinda, Andi Satya Siap Penuhi Syarat Maju Pilwali

Baca Juga: Samarinda Hadapi Efisiensi Rp1,3 Triliun, Andi Harun Pastikan Probebaya dan Hak Pegawai Tetap Aman

Baca Juga: Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud Tinjau Jalur Alternatif Samarinda–Bontang, Dorong Pemerataan Pembangunan dan Efisiensi Akses

Baca Juga: Prakiraan Cuaca Samarinda dan Sekitarnya Hari Ini, Sabtu, 25 Oktober 2025

Baca Juga: Gang Pandai Siap Berubah Wajah, Jadi Akses Bongkar Muat Sekaligus Jalur Evakuasi PMK

 

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Baca Juga: Soal Kas Daerah Rp1,48 Triliun, Wali Kota Samarinda Bantah Dana Mengendap Tanpa Pemanfaatan

Menurutnya, perencanaan pembangunan RTH ini sangat penting sebab sebagai ruang resapan air dan juga menyerap gas karbondioksida dan menghasilkan oksigen serta menciptakan keteduhan dan kenyamanan.

Selain itu, politisi dari fraksi PDI Perjuangan ini menyebutkan Perda RTRW juga akan direvisi untuk memenuhi pembangunan RTH di Samarinda sehingga ketersediaannya sesuai dengan kriteria dan persyaratan.

"Sebelumnya mau dilakukan revisi, mengingat ada pergantian wali kota maka kami mengundurnya, menunggu wali kota yang baru, kemudian dilakukan revisi dan pengesahan Perda RTRW ini," sebut Jaya.

Di sisi lain, ada kebijakan membuka lahan tambang, sementara RTH masih minim, hal ini menjadi problem yang berkepanjangan hingga menimbulkan banjir yang tidak terkontrol.

[SDH | ADV DPRD SMD]