Advertorial
Komisi II DPRD Kaltim Dorong Pemprov Beri Perhatian untuk Perkebunan Rakyat
Kaltimtoday.co, Samarinda - Anggota Komisi II, Agiel Suwarno mendorong Pemprov Kaltim untuk mengembangkan perkebunan rakyat.
Politisi dari Fraksi PDI Perjuangan itu memberikan usulan kepada Pemprov Kaltim agar program pemberian bantuan untuk aktivitas perkebunan rakyat bisa lebih dimaksimalkan. Agiel menilai, selama ini perkebunan besar saja yang banyak mendapat bantuan.
Dalam hal ini, Agiel berharap Pemprov Kaltim juga bisa memberikan perhatian yang sama. Hal ini juga untuk memastikan agar perkebunan yang dikelola rakyat juga mendapat kesejahteraan.
Agiel menambahkan, meski tiap tahunnya Pemprov Kaltim selalu menganggarkan untuk bantuan di sektor perkebunan melalui APBD, namun anggaran untuk mereka yang menjalankan perkebunan rakyat terbilang minim. Dia meminta hal seperti ini harus diperhatikan oleh Pemprov Kaltim.
“Jadi minta diberi perhatian lebih. Supaya pengelolaan perkebunan rakyat juga bisa lebih optimal,” tegas Agiel.
Agiel mengatakan, ada alasan di balik bantuan untuk perkebunan rakyat yang porsinya terbilang minim. Yakni karena status lahan yang masih berstatus Hak Guna Usaha (HGU) punya perusahaan.
“Status itu memberikan dampak, menjadi hambatan karena pemerintah tidak bisa menjalankan programnya,” tambah Agiel.
Oleh sebab itu, Agiel juga mendorong organisasi perangkat daerah (OPD) terkait di lingkup Pemprov Kaltim juga bisa menyelesaikan permasalahan ini. Dia meminta agar OPD juga bisa cermat dan teliti untuk menetapkan status lahan perkebunan masyarakat.
[RWT | ADV DPRD KALTIM]
Related Posts
- Penyaluran Beasiswa Gratispol Capai Puluhan Miliar, Pemprov Kaltim Terus Perluas Jangkauan Penerima
- Pemprov Kaltim Rotasi 91 ASN, Gubernur Rudy Mas’ud Tekankan Profesionalisme
- Kerja Sama Pemprov Kaltim–Bank Tanah, Rudy Mas’ud Dorong Kepastian Hukum Pertanahan
- Pengamat Kritisi Program Gratispol Khusus untuk Pejabat Eselon II, Dinilai Kurang Relevan
- Membaca Kehendak di Balik Pesan: Ketika Lingkungan Diceritakan oleh Gubernur








