Kaltimtoday.co, Samarinda - Kekurangan fasilitas pendidikan menengah di Kalimantan Timur kembali menjadi perhatian serius. Komisi IV DPRD Kaltim menilai kondisi saat ini sudah masuk kategori darurat, menyusul semakin banyaknya wilayah yang mengalami keterbatasan kapasitas sekolah.

Temuan tersebut mencuat dalam rapat koordinasi bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim. Wakil Ketua Komisi IV, Andi Satya Adi Saputra, mengatakan pemerintah belum memiliki strategi jangka panjang yang matang dalam penyediaan fasilitas pendidikan.

Menurutnya, pertumbuhan jumlah peserta didik tidak sebanding dengan pembangunan sekolah baru. Kebijakan zonasi juga dianggap membatasi siswa untuk memperoleh akses pendidikan terdekat.

“Banyak siswa harus menempuh jarak belasan kilometer hanya untuk masuk sekolah negeri. Ini menandakan sistem saat ini sudah tidak sesuai dengan kebutuhan di lapangan,” ujar Andi Satya.

Selain minimnya pembangunan Unit Sekolah Baru (USB), Komisi IV menemukan banyak rencana pembangunan terhenti akibat status lahan yang belum legal.


Andi Satya mengingatkan bahwa proposal dari kabupaten/kota kerap tidak matang karena dokumen dan legalitas lahan belum lengkap.

Kota Balikpapan menjadi daerah dengan kebutuhan USB tingkat SMA paling mendesak, diikuti Samarinda yang menghadapi kelebihan kapasitas, seperti di SMA Negeri 2 yang melayani dua kecamatan sekaligus.

Komisi IV juga menyebut kapasitas fiskal daerah harus dihitung secara realistis. Dengan penyesuaian APBD 2026, proyek pendidikan yang belum siap berpotensi masuk daftar tunggu tanpa kepastian realisasi.

“Jika perencanaan tidak disesuaikan dengan anggaran riil, kebutuhan pembangunan sekolah hanya akan menumpuk setiap tahun tanpa ada penyelesaian,” tegasnya.

[RWT | ADV DPRD KALTIM]