Kaltimtoday.co - Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Penajam Paser Utara (PPU), Kaltim, yang diprakarsai oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), menjadi sorotan banyak pihak. Namun, di balik kehebohan pembangunan IKN, muncul fakta ironis: ratusan desa di Kaltim masih belum teraliri listrik.

Menurut data yang disampaikan oleh Anggota Komisi XII DPR, Syafruddin, terdapat sekitar 113 desa di Kaltim yang hingga kini belum menikmati fasilitas listrik. Hal tersebut diungkapkan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi XII DPR dan Direktur Utama PLN beserta jajaran manajemennya di Senayan, Jakarta, pada Senin (2/12/2024).

Dalam forum itu, Syafruddin, yang akrab disapa Udin, membagikan pengalamannya saat mengunjungi PLN Provinsi Kaltim. Kunjungan tersebut bertujuan untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat di desa-desa terpencil yang hingga kini belum mendapatkan akses listrik.

“Ini persoalan serius yang tidak boleh diabaikan. Keberadaan IKN harusnya membawa dampak positif, tetapi kenyataannya masih ada 113 desa yang belum teraliri listrik,” tegas Udin.

Politisi PKB tersebut mengakui bahwa tantangan geografis dan cuaca menjadi hambatan utama dalam penyediaan listrik di wilayah pedalaman. Namun, ia menekankan pentingnya mencari langkah strategis yang efektif untuk mengatasi persoalan tersebut.

“Saya meminta PLN segera berkoordinasi dengan operator lapangan di Kaltim untuk mencari solusi atas masalah elektrifikasi ini,” ujarnya.

Ke depan, Udin berencana melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk pemerintah daerah, dalam upaya menyediakan infrastruktur dasar seperti tiang listrik. Ia bahkan menegaskan, jika PLN tidak mampu menyediakan tiang listrik, dirinya akan mengupayakan bantuan dari pihak lain.

“Kami tidak ingin dana besar yang sudah digelontorkan justru tidak memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” katanya.

Udin juga menegaskan kesiapannya untuk terus memperjuangkan aspirasi masyarakat. “Jika diperlukan dialog lebih lanjut, saya siap memimpin rombongan untuk bertemu pihak-pihak terkait, termasuk Komisi di DPR,” tambahnya.

[TOS]