Kaltimtoday.co, Berau - Suasana hening saat rapat paripurna penyampaian rekomendasi Laporan pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Berau tahun anggaran 2025 seketika berubah tegang, saat interupsi yang diberikan oleh Ketua Komisi III DPRD Berau Liliansyah ke pimpinan sidang, Dedy Okto Nooryanto.

Interupsi itu diberikan menyusul ketidakhadiran 80 persen para kepala dinas dari berbagai OPD. Menurut Liliansyah, sikap seperti itu sangat tidak dibenarkan, padahal agenda rapat merupakan bentuk dari evaluasi kinerja di lembaga eksekutif tersebut.

"Karena yang dituju ini kan bidangnya OPD, harusnya mereka (kepala dinas) langsung yang mendengar, karena kalau cuma bupati yang hadir kadang-kadang tidak tersampaikan," tegas legislator Nasdem yang dijumpai saat rapat, Rabu (14/5/2025).

Bukan tanpa sebab, teguran keras itu disampaikan dewan yang lahir dari wilayah pesisir itu, sebagai bentuk evaluasi kinerja OPD, bukan hanya Bupati selaku penanggung jawab.

Ia pun mengaku, selama pelaksanaan paripurna unsur pimpinan dari ODP diduga masih banyak yang abai. Padahal, apabila dinas yang disinggung dalam rekomendasi tidak hadir maka segala catatan yang disampaikan dianggap Lili akan menjadi sia-sia. 

"Ini bukan pertama kali, dianggap remeh ini, ke depan setiap RDP akan kami tekankan di sini, mudah-mudahan ini bisa direspon," katanya.

"Kalau bupati kan hanya kebijakannya, jadi tidak perlu lagi mencari tahu, mereka bisa mendengar sendiri, maka dari itu para kadis semestinya harus hadir mendengar apa yang disampaikan," tegasnya.

[MGN | RWT | ADV DPRD BERAU]