PPU

LIPI Akan Lakukan Riset di PPU untuk Bantu Capaian SDGs IKN Baru

Kaltim Today
05 Juni 2021 13:08
LIPI Akan Lakukan Riset di PPU untuk Bantu Capaian SDGs IKN Baru
Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Abdul Gafur Mas'ud (AGM). (Foto: Alif/kaltimtoday.co)

Kaltimtoday.co, Penajam – Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) akan melakukan Prioritas Riset Nasional (PRN) di Penajam Paser Utara (PPU). Hal itu bertujuan untuk meneliti pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) di wilayah Ibu Kota Negara (IKN) baru.

Bupati PPU Abdul Gafur Mas'ud (AGM) mengungkapkan, seiring dengan rencana pemindahan IKN di Kalimantan Timur, tepatnya di wilayah PPU, beberapa lembaga riset yang ada di Indonesia banyak melakukan penelitian dalam rangka mempersiapkan pembangunan kawasan IKN Baru.

“Pemkab PPU tentunya menyambut baik dan memberikan keleluasaan kepada para Tim Peneliti, termasuk para Tim dari LIPI yang akan melakukan kajian terkait tata kelola sumber daya alam dalam rangka penguatan peran komunitas lokal yang ada di PPU. Dengan adanya penelitian ini, tentunya akan sangat membantu pemerintah pusat maupun daerah dalam rangka persiapan pembangunan kawasan IKN baru,” tuturnya beberapa waktu lalu.

Sementara itu, ketua tim rombongan dari LIPI, Ali Yansyah Abdurrahim menjelaskan, maksud kedatangannya adalah untuk melakukan Prioritas Riset Nasional (PRN) dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs.

"Adapun maksud dan tujuan dari tim peneliti LIPI ini adalah untuk melakukan prioritas riset nasional yang berjudul Tata Kelola Sumber Daya Alam Untuk Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)," terang Ali.

Penelitian yang akan dilakukan selama lima tahun ini (2020-2024), ditujukan untuk menyusun strategi atau model penguatan peran komunitas dalam pengelolaan ekosistem secara kolaboratif dan partisipatif untuk membantu pencapaian SDGs di wilayah IKN baru.

"Dengan kolaborasi yang baik dengan bupati dan jajaran Pemkab PPU, ditambah dengan pelibatan komunitas lokal dan stake holder lain termasuk pihak swasta serta NGO, tentunya penelitian ini akan menghasilkan policy brief tahunan yang dapat memberi masukan kebijakan kepada Pemerintah Pusat, Pemprov Kaltim, dan Pemkab PPU dalam menyiapkan pembangunan Kawasan IKN yang baru," jelas Ali.

[ALF | RWT | ADV DISKOMINFO PPU]



Berita Lainnya