Kaltimtoday.co, Penajam - Upaya digitalisasi sistem pembayaran pajak yang digencarkan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Penajam Paser Utara (PPU) belum sepenuhnya berjalan mulus. 

Meskipun tingkat ketaatan pajak masyarakat PPU terbilang tinggi, Kepala Bapenda PPU Hadi Saputro menyebut proses transisi menuju sistem pembayaran berbasis digital masih menghadapi tantangan besar, terutama di kalangan masyarakat pedesaan.

"Kalau tingkat ketaatan pajak, kita sebenarnya cukup baik ya, di angka 70–80 persen," ujar Hadi saat ditemui di ruang kerjanya. 

Capaian itu menurutnya menjadi indikator bahwa kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak secara umum telah terbentuk dengan baik.
Namun demikian, transformasi sistem pembayaran ke ranah digital bukan perkara mudah. 

“Tetapi di beberapa hal, karena kita sedang mengejar digitalisasi pembayaran pajak, karena itu ada di dalam regulasi,” ujarnya.

Upaya tersebut merupakan bagian dari kebijakan nasional yang mewajibkan pemerintah daerah untuk mengimplementasikan sistem pembayaran pajak secara elektronik guna menciptakan transparansi, kemudahan, serta efisiensi.

Namun realitas di lapangan menunjukkan bahwa masyarakat, khususnya yang tinggal di wilayah perdesaan, belum sepenuhnya siap menerima perubahan itu. Literasi digital yang masih rendah menjadi salah satu penghambat utama.

“Sehingga menerapkan digitalisasi itu tidak mudah, karena masyarakat kita ini yang khususnya berada di daerah pedesaan, literasi digitalnya kan cukup kurang. Khususnya generasi O,” kata Hadi, merujuk pada generasi yang lahir sebelum era digital dan masih bergantung pada metode konvensional.

Hadi menambahkan bahwa pihaknya tidak tinggal diam dalam menghadapi tantangan ini. Edukasi dan pendampingan terus dilakukan oleh tim Bapenda di berbagai kecamatan dan desa, terutama untuk memberikan pemahaman teknis terkait proses pembayaran pajak secara digital.

"Ini terus kita pandu agar bagaimana digitalisasi pembayaran pajak kita bisa baik. Karena memang masih jauh, itu bisa dilihat dari perbandingan cara pembayaran,” ujarnya.

Ia mencontohkan bahwa masih banyak warga yang memilih membayar pajak melalui loket-loket manual atau datang langsung ke kantor layanan, dibanding memanfaatkan aplikasi pembayaran yang sudah tersedia. Perbedaan mencolok ini memperlihatkan masih perlunya pendekatan khusus dalam membangun kesadaran digital di tingkat akar rumput.

[RWT | ADV DISKOMINFO PPU]