Nasional
Luhut Respons Kritik World Bank, Tingkatkan Kepatuhan Pajak dengan Digitalisasi

Kaltimtoday.co, Jakarta - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, menanggapi kritik dari World Bank yang menyamakan tingkat kepatuhan pajak Indonesia dengan Nigeria. Pernyataan tersebut disampaikan dalam pertemuan antara World Bank dan Luhut beberapa waktu lalu.
"Saat World Bank datang ke kantor saya tiga pekan lalu, mereka mengatakan Indonesia adalah salah satu negara dengan koleksi pajak yang buruk. Kita disamakan dengan Nigeria waktu itu. Saya cukup tersinggung dengan pernyataan itu," ungkap Luhut di kawasan Setiabudi, Jakarta, Rabu (15/1/2025).
Sebagai langkah konkret untuk meningkatkan kinerja perpajakan, pemerintah sedang mengimplementasikan sistem digital bernama Coretax. Sistem ini dirancang untuk menyelaraskan ekosistem pajak dengan teknologi pemerintahan berbasis digital, GovTech, demi meningkatkan efisiensi dan transparansi.
Luhut mengimbau masyarakat untuk bersikap sabar selama masa awal penerapan Coretax.
"Dalam satu bulan pertama, pasti ada kekurangan di sana-sini. Kalau ada kritik, sebaiknya jangan terburu-buru," tegasnya.
Menurut data Dewan Ekonomi Nasional, jika Coretax dioptimalkan, potensi peningkatan penerimaan pajak bisa mencapai 6,5% dari total Pendapatan Domestik Bruto (PDB), atau sekitar Rp 1.500 triliun. Angka ini diharapkan dapat memperkuat basis ekonomi negara.
Selain itu, sistem Coretax akan mendukung penegakan aturan perpajakan. Individu yang tidak memenuhi kewajiban pajak dapat menghadapi kendala dalam pengurusan dokumen penting di lembaga pemerintahan.
[RWT]
Simak berita dan artikel Kaltim Today lainnya di Google News, dan ikuti terus berita terhangat kami via Whatsapp
Related Posts
- Hidupkan Food Court Pasar Sanggam yang Terbengkalai, Dsikoperindag Berau Bakal Kerja Sama dengan Sejumlah Stake Holder
- Mulai Diterapkan, Ini Skema WFA bagi PNS
- Pesan Akmal Malik untuk Kepala Daerah Baru: Tantangan Besar Menanti
- Danantara Kelola Aset Rp 14.715 Triliun, Pengamat: Wajib Transparan dan Diawasi Ketat
- Ketua DPRD Berau Singgung Soal Inovasi Pengelolaan Pasar Adji Dilayas, Imbau Jangan Memberatkan Warga