Kaltimtoday.co, Samarinda - Anggota DPRD Kaltim, M Udin soroti proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2023 yang diwarnai dugaan kecurangan. Menurut Udin, masalah ini harus diinvestasi lebih lanjut di seluruh daerah dan dibentuk tim investigasi. 

Udin menekankan pentingnya pembentukan tim investigasi yang bertugas melakukan verifikasi data dan mengidentifikasi dugaan kecurangan yang terjadi pada calon peserta didik yang mendaftar di sekolah negeri.

"Kecurangan PPDB ini tidak hanya di Balikpapan dan Samarinda. Tapi juga hampir di seluruh kabupaten dan kota se-Kaltim," ungkap Udin belum lama ini. 

Udin menjelaskan bahwa, investigasi PPDB di seluruh wilayah Kaltim penting untuk mengungkap berbagai bentuk dugaan pelanggaran yang terjadi. Verifikasi terhadap data siswa yang diterima, terutama terkait domisili, merupakan langkah penting dalam menangani masalah ini.

Udin mengungkapkan, dia mendengar terkait keluhan sejumlah siswa yang kurang mampu dan disebut tak bisa diterima di sekolah negeri di sekitar tempat tinggalnya. Walhasil, mau tak mau harus mendaftar ke sekolah swasta yang mesti merogoh kocek lebih banyak. 

"PPDB harusnya memberi kesetaraan pendidikan untuk semua anak. Termasuk yang kurang mampu. Tapi, beberapa oknum telah memanfaatkan situasi ini untuk meminta sesuatu dalam proses pendaftaran," tambah Udin. 

Atas terjadinya dugaan kecurangan dalam PPDB ini, Udin menyebut mulai muncul kritikan dari berbagai pihak. Mulai orangtua, guru, sampai calon peserta didik. 

Beberapa orangtua bahkan mengakui membayar sejumlah uang agar anak-anak mereka dapat diterima di sekolah negeri. 

"Beberapa orang tua bahkan mengaku telah membayar dengan nominal tertentu agar anak-anak mereka bisa masuk ke sekolah negeri, yang seharusnya tidak seharusnya terjadi," sambungnya. 

Dalam hal PPDB, khususnya jalur zonasi, menurut Udin penting untuk memeriksa validitas alamat domisili siswa. Sebab ada kasus di mana orangtua siswa justru memalsukan alamat asal agar bisa masuk ke sekolah yang diinginkan. 

 "Hal ini harus dievaluasi agar siswa yang benar-benar berdomisili di area sekolah tersebut mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang layak" tegasnya. 

Di satu sisi, Udin memahami solusi untuk mengatasi masalah PPDB ini tak bisa dituntaskan dengan cepat. Oleh sebab itu, kasus tahun ini diharapkan bisa jadi pelajaran untuk PPDB tahun depan agar sistemnya lebih transparan dan adil. 

"Pihak DPRD juga berencana untuk berkoordinasi dengan tim komisi IV untuk mencari solusi yang berkelanjutan terhadap masalah PPDB di Kaltim," tandasnya.

[RWT]

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kaltimtoday.co. Mari bergabung di Grup Telegram "Kaltimtoday.co News Update", caranya klik link https://t.me/kaltimtodaydotco, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.