Kaltimtoday.co, Tenggarong - Sejumlah mahasiswa di Kutai Kartanegara (Kukar) mempertanyakan kepastian alokasi anggaran beasiswa Kukar Idaman dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2025. Hal itu mencuat dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani, Selasa (23/9/2025).

Ahmad Yani menjelaskan, mahasiswa menilai DPRD menjadi pihak yang menghambat karena anggaran baru masuk pada tahap perencanaan. Padahal, seharusnya diusulkan sejak Agustus dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), namun baru masuk di September.

“DPRD tidak pernah menghalangi apalagi menghambat. APBD ini pada dasarnya untuk masyarakat dan kami pastikan anggaran itu tetap mengalir kepada mereka,” kata Yani.

Ia menerangkan, beasiswa sebelumnya tidak tersalurkan 100 persen karena kuota yang diajukan melebihi target. Kondisi itu membuat sebagian dialihkan ke APBD-P.

Ia menambahkan, adanya ketidaksesuaian dalam perencanaan juga menjadi alasan revisi anggaran harus dilakukan.

Meski begitu, DPRD memastikan tetap mengakomodasi kebutuhan masyarakat. Rapat Badan Anggaran (Banggar) akan digelar untuk memutuskan tindak lanjut program ini, namun juga tetap bergantung pada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kukar.

“Mahasiswa adalah agen perubahan. Mereka harus mendapat dukungan, sebab kemajuan Kukar sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusianya,” pungkasnya.

[RWT | ADV DPRD KUKAR]