Kaltimtoday.co, Samarinda - Kemacetan Sungai Dama yang terus menjadi momok bagi pemerintah seperti tak ada habisnya. Saat memasuki waktu bekerja dan sore ketika usai bekerja. Kemacetan terjadi di Jalan Otto Iskandar Dinata (Otista) ini bisa mencapai kiloan meter.

Bayangkan saja, kemacetan di jam-jam padat tersebut hingga mencapai kawasan Pelita 2, Kecamatan Sambutan. Dan ke arah kota hingga di Jalan Pangeran Hidayatullah. Akibatnya, warga yang melintas bisa membutuhkan waktu sekitar setengah hingga satu jam lamanya untuk melewati kawasan tersebut menuju tujuannya.

Dijelaskan Warsilan, Pengamat Tata Kota Universitas Mulawarman, jika kemacetan tersebut memang merupakan hal yang sudah ada sejak lama. Seperti ruas jalan yang sempit, aktivitas para pedagang pasar, hingga jalur alternatif yang tak kunjung dimaksimalkan penggunaannya.

Warsilan menilai, jika sejumlah upaya telah dilakukan pemerintah. Namun salah satu menurutnya yang cukup fatal ialah, membuat bangunan pasar baru di depan lokasi lamanya.

"Jalan diapit dua pasar itu yang menjadi kecenderungan macet," ucapnya.

Lihat postingan ini di Instagram

Kemacetan di Pasar Sungai Dama semakin parah. Sementara solusi Pemkot Samarinda tidak kunjung berdampak. Anggota @dprdkotasamarinda @mr_nursobah mendesak pemkot agar segera merealisasikan jalan alternatif baru, untuk mengurai kemacetan di area tersebut. . Selengkapnya kunjungi www.kaltimtoday.co . #samarinda #kaltim #syahariejaang #dprdsamarinda

Sebuah kiriman dibagikan oleh Kaltim Today (@kaltimtoday.co) pada 12 Nov 2019 jam 9:24 PST

Selain itu, banyaknya para pedagang yang membandel tetap menggunakan bibir jalan juga menjadi salah satu faktor kemacetan di kawasan tersebut.

"Yang perlu dikaji lagi apa yang membuat mereka kembali di jalan. Apa karena harga lapak mahal. Apa ada oknum yang memanfaatkannya untuk mencari keuntungan," ulasnya.

Selain karena aktivitas para pedagang, volume kendaraan yang semakin bertambah juga harus secepat mungkin mendapatkan solusinya. Karena dengan di bukanya Jembatan Mahkota II yang menghubungkan kawasan Sambutan dan Palaran tentu menjadi persoalan baru pada arus lalulintas.

Sedang kalau pemerintah berencana membuka pelebaran jalur di bibir bantaran Sungai Karang Mumus, hal itu juga tidak bisa dilakukan. Karena selain rawan longsor hal tersebut juga melanggar RTRW.

"Jadi solusinya ya pemerintah harus bisa memaksimalkan jalur alternatif. Seperti yang menghubungkan jalur macet langsung ke arah Jalan Biawan," imbuhnya.

"Kalau jembatan ga ada masalah, yang masalah ya jalan alternatif. Artinya sisi barat sudah aman. Dulu ruas jalan kecil sekarang sudah diperlebar," sambungnya menutup.

[JRO | RWT]