Bontang
Mangkir Rapat Soal Banjir, DPRD Bontang Nilai Pemerintah Tak Serius Tangani Persoalan

Kaltimtoday.co , Bontang – Komisi III DPRD Bontang menggelar rapat kerja terkait Masterplan Penanganan Banjir, Senin (26/7/2021). Namun, rapat tersebut tidak dihadiri oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota (DPUPRK) Bontang, alhasil Komisi III bakal mengagendakan ulang rapat kerja dengan PUPRK Bontang penanganan banjir.
Dalam agenda rapat itu, diundang juga Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Bapelitbang) Bontang . Namun, hanya perwakilannya saja yang hadir dalam rapat tersebut.
Wakil Ketua Komisi III, Abdul Malik mengatakan, berkomitmen dalam menangani permasalahan banjir di Bontang . Hal ini terbukti dari rutinnya Komisi III dalam melaksanakan lapangan ke berbagai titik rawan banjir.
“Kami tidak ingin menganggap menghambat pemerintah, makanya, pembahasan masterplan ini harus segera dibahas, sebagai penyelesaian penyelesaian penanganan banjir,” kata Abdul Malik.
Namun yang terjadi, justru pihak pemerintah yang seolah tak serius dalam menangani permasalahan banjir di Bontang . Anggota Komisi III, Faisal mengatakan, jika kondisinya seperti ini, Pemerintah Kota (Pemkot) dalam hal ini Dinas PUPRK Bontang tidak serius.
“Nyatanya, pemerintah sendiri yang tidak serius. Buktinya, ini sudah ditunggu (rapat kerja, Red) tapi tidak hadir dan tidak ada kabar. Padahal sempat viral di masyarakat, katanya DPRD tidak serius,” ujar Faisal.
Dengan tidak hadirnya Dinas PUPRK Bontang , Komisi III pun akan menjadwalkan pertemuan ulang pada Selasa (27/7/2021).
juga sekaligus undangan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bontang agar pembahasan lebih optimal bersama dinas terkait.
[RI | TIDAK | ADV DPRD BONTANG]
Related Posts
- Potensi Banjir-Longsor Mengancam di Akhir Tahun, BPBD Kaltim Dorong Kesadaran Mitigasi di Masyarakat
- Bontang Terima 10.553 Sambungan Jargas Gratis, Pengerjaan Dimulai Oktober 2025
- Kepastian Dana Bagi Hasil Masih Samar, Bontang Tunggu Perpres dari Pemerintah Pusat
- Ingatkan Pemerintah, Sofyan Hasdam Tegaskan Dana Transfer Daerah Tak Dikurangi
- Dorong Keadilan Fiskal, Wali Kota Neni Tegaskan DBH Hak Daerah, Tak Bisa Dipangkas Sepihak