Kaltimtoday.co, Samarinda - Anggota Komisi II DPRD Samarinda melakukan hearing bersama pihak manajemen Pertamina Samarinda membahas soal maraknya pertamini atau pom mini.

Ketua komisi II DPRD Samarinda, Fuad Fakhruddin saat ditemui usai rapat mengatakan bahwa, pertemuan yang dilakukan oleh pihak pertamini tersebut untuk mencari solusi bersama terhadap maraknya penjualan BBM yang masih menggunakan label pertamina.

"Kami juga meminta statement tegas dari pihak pertamina apakah pedagang yang memiliki pom mini diperbolehkan, kata pertamina itu ilegal karena tidak ada kontrak legal dengan pihak pertamina," ungkap Fuad Fakruddin.

Berdasarkan data dari pertamina Samarinda, ada sebanyak 166 pertamini yang tersebar di Samarinda. Selain tidak mengantongi izin, pom mini ini juga sangat membahayakan sebab rentan terbakar.

Politisi fraksi Gerindra ini mengungkapkan, pihak pertamina harus mempunyai sikap dan aturan yang tegas terhadap stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU). Jika menemukan pengetap minyak yang menggunakan kendaraan dengan plat yang sama, Fuad menyarankan agar tidak dilayani.

"Salah satu cara, terapkan digitalisasi untuk merekam semua kendaraan agar tidak mengantri dua kali atau berjangka, tergantung aturan dari pertamina. Jika ini dilakukan, maka suplai semakin berkurang, otomatis pom mini ini akan berhenti dengan sendirinya," tutur Fuad.

Lebih lanjut dia mengatakan, jika di awal Pertamina menindak tegas, maka pom mini tidak akan berkembang sebanyak ini.

Selain itu, jika diperlukan peraturan khusus tentang pom mini, maka pihak komisi II bakal membuat payung hukum untuk menyelesaikan masalah antara kedua belah pihak.

"Kami juga siap membuat peraturan daerah (perda). Apakah nanti inisiasi dari Pemkot atau usulan DPRD Samarinda. Kami juga berkoordinasi dengan badan pembentukan perda (Bapemperda)," tutup Fuad.

[SDH | ADV]