Nasional
Masyarakat Suarakan Dukungan untuk KPK dalam Kasus Dugaan Korupsi Mantan Mentan
Masyarakat di Jakarta menunjukkan dukungan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang sedang menyelidiki kasus dugaan korupsi yang melibatkan mantan Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo (SYL).
Kaltimtoday.co - Di tengah berlangsungnya pengusutan kasus dugaan korupsi oleh mantan Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima sorotan positif dalam bentuk dukungan dari masyarakat. Tampak sejumlah spanduk di Jakarta pada Rabu malam (11/10/2023) yang menyampaikan berbagai pesan dukungan dan harapan masyarakat terhadap lembaga antirasuah tersebut.
Salah satu pesan yang tampak dalam spanduk menyatakan, "Pak Firli tidak sendirian. Dukung KPK bela petani." Menunjukkan bahwa Ketua KPK, Firli Bahuri, mendapat dorongan moral dalam menjalankan tugasnya untuk memberantas korupsi.
Sejumlah spanduk lain juga menunjukkan dukungan kepada KPK dengan mengajak untuk tetap fokus pada upaya pemberantasan korupsi.
“Fokus basmi korupsi. Uang petani untuk petani, kok dipake Limpo untuk sanak family?” demikian bunyi salah satu spanduk yang menggugah pertanyaan terhadap penggunaan dana.
Namun, dukungan ini juga disertai dengan kritikan dan peringatan mengenai potensi perpecahan dan adu domba antar-institusi, yaitu antara KPK dan Polri, terutama mengingat SYL telah melaporkan dugaan pemerasan oleh oknum pimpinan KPK kepada Polda Metro Jaya. Spanduk bertuliskan, “Awas adu domba. Gerbong radikal bisa nyamar, halalkan segala cara untuk menang,” menjadi gambaran bahwa masyarakat juga cermat mengamati dinamika yang terjadi.
Menyikapi ini, ada harapan yang ditujukan kepada Presiden Jokowi untuk turut mengawasi proses ini dan mencegah kriminalisasi terhadap pimpinan KPK.
"Pak Jokowi harus berani. Koruptor-koruptor+kadrun sudah satu hati. Lawan kriminalisasi KPK,” bunyi salah satu pesan dalam spanduk tersebut.
[TOS]
Related Posts
- Koalisi Masyarakat Sipil Tolak Wacana DPR Berikan Izin Tambang untuk Perguruan Tinggi
- Pemprov Kaltim Siap Tegas, Hotel yang Tidak Mendukung Produk UMKM Bakal Dihindari untuk Acara Pemerintah
- Hampir 100 Produk Hukum Dihasilkan Tiap Hari, Pj Gubernur Kaltim: Cabut Perda yang Bertentangan dengan Aturan Pusat
- Kemendagri Dorong Keselarasan Produk Hukum Daerah dengan Regulasi Nasional
- Rapat Mendadak Baleg DPR Bahas Revisi UU Minerba, Jaringan Masyarakat Sipil Angkat Suara