Kaltimtoday.co, Samarinda - Dinas Sosial (Dinsos) Kaltim menyebut jika pelaksanaan Sekolah Rakyat di Kaltim sementara waktu menggunakan skema rintisan, sembari menanti bangunan sekolah secara permanen.

Ada tiga titik yang diusulkan sebagai sekolah rintisan, di antaranya SMA Negeri 16 Samarinda, BPMP Kemendikdasmen Kaltim, serta BPVP Kaltim. 

“Sekolah rintisan itu diperkenankan apabila sudah disetujui juga untuk pembangunan fisik. Contohnya di Samarinda sudah ditetapkan 1 titik,” ungkap Kepala Dinsos Kaltim, Andi Muhammad Ishak.

Ia menyebut, sekolah rakyat ditargetkan menampung sebanyak 1.000 siswa, khususnya untuk tingkat SD (kelas 1-6), tingkat SMP (18 kelas) dan tingkat SMA (9 kelas). 

“Makanya rintisan itu tidak akan ada di tahun-tahun selanjutnya, sekali ini saja. Nanti murid di sekolah rintisan semuanya akan ditempatkan di sekolah permanen,” bebernya.

Disebabkan sekolah rintisan, maka pembiayaan operasional sekolah berasal dari APBN dan APBD Kaltim. Khusus APBD Kaltim, anggaran yang digelontorkan hanya bersifat minor. Seperti penambahan daya listrik dan pemenuhan fasilitas di luar gedung. Contohnya, pembuatan halaman di area sekolah rintisan. 

“Karena kalau lahan rintisan ini tidak diserahkan ke pusat, tapi tetap menggunakan lahannya pemerintah daerah. Sebenarnya tetap pembiayaannya itu dari pusat juga, cuma karena ini menggunakan fasilitas daerah, jadi ada beberapa kondisi yang memang juga perlu dukungan pemerintah daerah,”pungkasnya. 

Pemerintah pusat menargetkan operasional 200 Sekolah Rakyat pada 2025. Saat ini, 63 lokasi telah dinyatakan siap pakai, memanfaatkan bangunan pemerintah yang ada. Sisanya terdiri dari lahan siap bangun dan lokasi rintisan seperti yang ada di Kalimantan Timur.

[RWT]