Kaltimtoday.co - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) mendapat respons positif dari pemerintah daerah (Pemda) di seluruh Indonesia. Meski demikian, Tito menekankan bahwa partisipasi Pemda dalam mendukung program ini tidak bersifat wajib.

Tito menyebutkan, dari total 415 kabupaten dan 93 kota, mayoritas pemerintah daerah telah menyatakan dukungan mereka terhadap program MBG. Bahkan, banyak Pemda yang telah mengalokasikan dana melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Pada tahun 2025, kontribusi dari APBD kabupaten/kota diperkirakan mencapai Rp 2,3 triliun. Jika ditambah dengan dukungan dari APBD provinsi yang memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) besar, total anggaran bisa mencapai Rp 5 triliun. Anggaran ini akan digunakan untuk membangun 4.000 satuan pelayanan di sekolah-sekolah,” ujar Tito.

Menurut Tito, meskipun program ini didukung banyak daerah, alokasi anggaran bersifat opsional. Fokus utama pemerintah adalah membangun infrastruktur pendukung seperti dapur atau satuan pelayanan di sekolah. Bangunan ini akan memiliki luas sekitar 150 meter persegi dan menjadi bagian integral dari pelaksanaan program.

“Nantinya, sekolah yang menerima program ini akan mengelola anggaran dengan pengawasan ketat dari puskesmas serta inspektorat kabupaten/kota. Langkah ini dilakukan untuk memastikan program berjalan higienis dan berkelanjutan,” tambahnya.

Program MBG akan memprioritaskan daerah-daerah yang memiliki angka stunting tinggi serta tingkat kemiskinan yang signifikan, terutama di kawasan Indonesia Timur. Tito memberikan contoh, Kabupaten Badung yang memiliki PAD besar mampu menutupi seluruh kebutuhan makan bergizi untuk sekolah dasar (SD). Sementara itu, daerah dengan PAD rendah, seperti beberapa wilayah di Indonesia Timur, hanya dapat menjangkau sebagian kecil anak-anak yang membutuhkan.

“Untuk daerah dengan PAD rendah, seperti di Indonesia Timur, mungkin hanya 500 anak yang bisa terlayani oleh anggaran daerah. Sisanya akan dibiayai oleh Badan Gizi Nasional,” jelas Tito.

Tito memastikan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan seluruh Sekretaris Daerah (Sekda) guna memetakan wilayah-wilayah prioritas yang harus lebih dulu menerima manfaat program MBG. Selain itu, Presiden juga telah menginstruksikan untuk bekerja sama dengan Badan Gizi Nasional agar program ini dapat berjalan efektif.

“Kami telah berkoordinasi dengan seluruh Sekda di Indonesia, dan Presiden memerintahkan kami untuk terus bekerja dengan Badan Gizi Nasional. Wilayah-wilayah yang belum tercakup akan diatasi secara bertahap oleh Pemda atau badan terkait,” tutup Tito.

[RWT]

Simak berita dan artikel Kaltim Today lainnya di Google News, dan ikuti terus berita terhangat kami via Whatsapp