Advertorial
Muhammad Samsun Tegaskan Pemerintah Harus Menjaga Lahan Pertanian dari Alih Fungsi

Kaltimtoday.co, Samarinda - Wakil Ketua DPRD Kaltim, Muhammad Samsun menegaskan pemerintah harus menjaga terjadinya alih fungsi lahan-lahan pertanian. Ia menyerukan agar pemerintah lebih konsisten dalam menjaga lahan-lahan produktif agar terhindar dari konversi ke fungsi lain.
"Kami di DPRD Kaltim juga sudah mengeluarkan Perda Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan. Pemerintah pusat juga ada mengeluarkan peraturan menteri soal serupa. Secara regulasi sudah lengkap, tinggal aplikasi dan pelaksanaan," ungkap Samsun.
Dia menjelaskan bahwa konsistensi dalam perlindungan ini sangat penting, apalagi mengingat risiko krisis pangan di masa mendatang. Alih fungsi lahan pertanian ke sektor-sektor lain seperti tambang dan perumahan bisa berdampak buruk pada ketahanan pangan daerah.
"Kalau generasi petani kita enggak ada yang mau nanam, memang mau nanam padi sendiri?" sambungnya.
Menurut Samsun, banyak lahan-lahan pertanian produktif di Kaltim yang justru habis karena dialihfungsikan untuk tambang, perumahan, dan hal-hal menguntungkan lainnya.
Samsun mengatakan, jika ada lahan pertanian yang dialihkan menjadi tambang, maka si pengalih fungsi itu harus mengganti sebanyak tiga kali lipat. Hal ini sesuai dengan payung hukum yang ada.
"Kemudian barang siapa yang menjaga harus mendapatkan insentif. Supaya produktif harus diberi irigasi yang cukup dibangunkan embung, jalan wisata. Itu bagian insentif karena menjaga lahan pertanian," tandasnya.
[RWT | ADV DPRD KALTIM]
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kaltimtoday.co. Mari bergabung di Grup Telegram "Kaltimtoday.co News Update", caranya klik link https://t.me/kaltimtodaydotco, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Related Posts
- KPK Dorong Pemprov Kaltim Perkuat Integritas dan Tutup Celah Korupsi
- Kaltim Terancam Tekanan Ekonomi Jika Pemangkasan Transfer Pusat ke Daerah 2026 Direalisasikan
- Isu Pemangkasan TKD Kaltim, Ekonom Desak Pemerintah Perkuat Fiskal Daerah
- Jatam Kaltim: Kasus Korupsi IUP Donna Faroek-Rudi Ong Bukan Sekadar Kerugian Negara, tapi Kejahatan Ekologis
- KPK Resmi Tahan Dayang Dona 20 Hari Terkait Kasus Suap Izin Usaha Pertambangan