Kaltimtoday.co, Penajam - Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Abdul Gafur Mas’ud (AGM) membuka secara resmi Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2022, serta Kick Off Meeting Rancangan Awal Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023 Kabupaten PPU. Agenda tersebut digelar di Aula Lantai I Kantor bupati PPU pada Senin, (29/03/2021).

Pelaksanaan Musrenbang tahun ini digelar secara virtual, diikuti seluruh jajaran Forkopimda di lingkungan Pemkab PPU dan Bappeda Kaltim. Tampak hadir dalam kegiatan ini Plt. Sekretaris Daerah PPU Muliadi, Asisten Ekonomi dan Pembangunan Ahmad Usman, Kepala Bapelitbang PPU, perwakilan TNI/Polri dan sejumlah pejabat di lingkungan Pemkab PPU.

AGM dalam sambutannya mengatakan bahwa, di tengah wabah pandemi Covid-19 yang saat ini telah mengalami tren penurunan, dan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan pencegahan penyebaran Covid-19, untuk tahapan penyusunan RKPD, Pemkab PPU berupaya tetap melaksanakan tahapan-tahapan perencanaan pembangunan daerah. Pada saat ini, tahapan tersebut sampailah pada Musrenbang RKPD PPU Tahun 2022.

“Musrenbang RKPD ini merupakan lanjutan dari rangkaian tahapan perencanaan pembangunan daerah. Dimana sebelumnya telah dilaksanakan Musrenbang Kecamatan, Forum Konsultasi Publik Penyusunan Rancangan Awal RKPD dan Forum Perangkat Daerah,“ kata AGM.

Prioritas-prioritas pembangunan daerah yang perlu mendapat perhatian bersama pada 2022 mendatang adalah meliputi pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) dalam mendukung ketahanan pangan daerah dan peningkatan kualitas lingkungan hidup. Pelayanan kepada masyarakat dengan mengoptimalkan tata kelola dan kapasitas aparatur publik akan ditingkatkan, juga pengembangan infrastruktur strategis dalam mendukung peningkatan kapasitas pusat-pusat produksi.

 

Baca Juga: Kolaborasi Rancang Pembangunan Berkelanjutan, Makmur Marbun Hadiri Musrenbang Kaltim 

Baca Juga: Pj Bupati PPU Tekankan Sinkronisasi Program Pembangunan, Prioritaskan Kesehatan dan Pendidikan

Baca Juga: Pj Bupati PPU Dorong Musrenbang Waru Hasilkan Pembangunan yang Berdampak Langsung terhadap Masyarakat

Baca Juga: Hadiri Musrenbang Tingkat Provinsi, Bupati Berau Usulkan Program Prioritas

View this post on Instagram

Baca Juga: Mahulu Masih Jadi Daerah dengan Tingkat Kemiskinan Tertinggi di Kaltim

Baca Juga: Musyawarah Pra Musrenbang RKPD Kaltim 2024 Resmi Dibuka Sekda Sri Wahyuni

Baca Juga: Hadir di Musrenbang Kecamatan Sambaliung, Erlita Minta Usulan Kepala Kampung Diprioritaskan

Baca Juga: Pemkab Berau Terima 848 Usulan di Musrenbang Tingkat Kecamatan Sambaliung

Baca Juga: Musrenbang Pertama Digelar di Kecamatan Segah, Berharap Pemkab Berau Penuhi Kebutuhan yang Mendesak

Baca Juga: Subari Akui Persoalan Banjir Banyak Dikeluhkan Warga Balikpapan Timur 

Baca Juga: Bappeda Gelar Koordinasi Pengembangan Inovasi Daerah

Baca Juga: Beri Pedoman Teknis Pembangunan Nasional, Bappenas Gelar Desk SDGs Musrenbangnas 2022 secara Virtual

 

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Kemudian ada juga poin penting lainnya yaitu pengembangan industri berbasis kemasyarakatan, peningkatan produk unggulan daerah dan daya saing Sumber Daya Manusia (SDM) serta pemulihan sosio-ekonomi pasca pandemi Covid-19.

“Melalui kegiatan ini, saya minta kepada kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk memberikan perhatian penuh pada isi dari rancangan RKPD tahun 2022 yang memuat permasalahan pembangunan daerah, menyepakati prioritas pembangunan daerah, penyelarasan program dan kegiatan pembangunan daerah,“ pinta AGM.

AGM melanjutkan, kondisi ekonomi global saat ini sedang mengalami kontraksi yang cukup kuat yang mempengaruhi kemampuan keuangan diseluruh daerah tidak terkecuali di Kabupaten PPU. Namun demikian, keberhasilan pembangunan Kabupaten PPU merupakan keberhasilan kolektif dari peran Pemerintah serta masyarakat.

Oleh karenanya sambung dia, penyusunan RKPD PPU tahun 2022 harus dilakukan secara efektif, berkualitas dan lebih produktif serta penentuan program dan kegiatan harus bersifat yang menyentuh masyarakat secara langsung.

“Oleh karena itu dibutuhkan komitmen seluruh stakeholder baik pemerintah, swasta, Non Government Organization (NGO), dan masyarakat guna mendukung pencapaian target-target pembangunan yang telah disepakati bersama,“ pungkasnya.

[ALF | RWT | ADV DISKOMINFO PPU]