Oleh: Muhammad Kholid Syaifullah (Direktur Eksekutif Survlus Data Indonesia)

KEPULANGAN Rita Widyasari ke Tenggarong sangat menarik untuk dibaca sebagai fenomena politik lokal masa kini. Dalam politik kita tahu bahwa, jabatan bisa saja selesai, tetapi nama belum tentu ikut selesai. Rita bukan tokoh kecil dalam sejarah politik Kukar. Ia pernah menjadi pusat gravitasi kekuasaan lokal.

Namanya melekat dengan keluarga besar Syaukani. Ia juga melekat dengan ingatan tentang pembangunan, gaya kepemimpinan, bahkan konser band internasional yang bagi sebagian warga masih tertancap jelas dalam memori. Tetapi di sisi lain, nama Rita juga tidak bisa dilepaskan dari kasus hukum yang membuat karier politiknya jatuh.

Dua hal itu hidup bersamaan. Ada memori baik. Ada catatan hukum. Ada nostalgia. Ada kritik moral. Maka membaca Rita hari ini memang tidak bisa terlalu hitam putih. Sejak 2010, Rita masuk ke panggung politik Kukar dengan modal yang kuat. Ia membawa nama keluarga politik, jaringan sosial, dan citra sebagai figur perempuan muda yang cukup mencuri perhatian.

Pada Pilkada Kukar 2015, dominasinya terlihat sangat jelas. Pasangan Rita Widyasari-Edi Damansyah menang telak dengan 89,44 persen suara, bahkan capaian itu pernah dicatat dalam MURI. Angka sebesar itu tentu bukan angka biasa. Dalam politik lokal, kemenangan sebesar itu menandakan bahwa Rita pada masa itu bukan hanya petahana. Ia adalah pusat kekuatan politik. Tetapi politik selalu punya titik balik.

Setelah berada di puncak, Rita tersandung perkara hukum. Ia divonis 10 tahun penjara, denda Rp600 juta subsider 6 bulan, dan hak politiknya dicabut selama 5 tahun. Dalam putusan, ia disebut terbukti menerima gratifikasi dan suap terkait izin. Secara formal, kekuasaan Rita selesai. Secara hukum, karier politiknya jatuh.

Namun ada satu pertanyaan yang tidak bisa langsung dijawab oleh putusan pengadilan: apakah pengaruh sosial-politiknya juga ikut selesai? Kepulangannya ke Tenggarong memberi sinyal bahwa jawabannya tidak sesederhana itu. Rita pulang ke Tenggarong pada Jumat, 12 Juni 2026, dan disambut warga serta simpatisan setelah bertahun-tahun menjalani proses hukum dan masa penahanan.

Ketika seseorang cukup lama tidak hadir di ruang publik lokal, lalu pulang dan masih disambut, berarti ada sesuatu yang belum sepenuhnya hilang. Bisa jadi simpati. Bisa jadi nostalgia. Bisa jadi loyalis lama. Bisa juga sekadar rasa penasaran. Tetapi apa pun bentuknya, sambutan itu menunjukkan satu hal: nama Rita masih punya daya panggil.

Di sinilah politik lokal kaltim, khususnya kukar hari ini menjadi menarik. Politik tidak hanya hidup di partai, baliho, jabatan, atau hasil survei. Politik juga hidup di ingatan orang. Orang mengingat siapa yang pernah membantu. Siapa yang dulu hadir di acara warga. Siapa yang dulu membangun jalan, memberi perhatian, atau membuat mereka merasa diperhatikan. Ingatan seperti itu kadang lebih kuat daripada arsip berita.

Tentu saja ingatan tidak selalu bersih. Ia bercampur dengan perasaan, pengalaman, cerita keluarga, cerita kampung, dan perbandingan dengan keadaan sekarang. Dalam ilmu sosial, ini dekat dengan konsep memori kolektif. Masyarakat tidak hanya menilai masa lalu dari data kering yang tampil di media sosial, tetapi juga dari cerita yang hidup di kepala banyak orang.

Karena itu, ketika ada warga menyambut, ketika simpatisan bergerak, ketika nama lama kembali ramai dibicarakan, kita tidak bisa membacanya hanya sebagai acara pulang kampung. Ada memori politik yang sedang aktif kembali. Tapi di titik ini kita juga harus hati-hati. Kerumunan bukan selalu suara. Sambutan bukan selalu dukungan electoral. Banyak orang sering tergoda membaca keramaian sebagai kekuatan. Padahal keramaian baru sinyal awal.

Pertanyaannya masih banyak. Apakah mereka yang datang benar-benar pendukung politik? Apakah mereka mewakili warga Kukar secara luas? Apakah pengaruh Rita masih hidup di banyak kecamatan, atau hanya kuat di titik-titik tertentu? Apakah generasi muda Kukar masih punya ingatan yang sama tentang Rita? Atau justru mereka lebih mengenal Rita dari berita kasus hukumnya?

Pertanyaan-pertanyaan seperti ini tidak bisa dijawab hanya dari video sambutan, foto kerumunan, atau percakapan media sosial. Perlu diukur dengan kepala dingin. Bagi saya, sebagai orang yang bekerja di dunia survei dan konsultansi politik, fenomena Rita justru menarik karena berada di wilayah abu-abu. Jangan buru-buru memuja. Jangan juga buru-buru menghakimi. Yang paling penting adalah membaca dengan tepat.

Seberapa banyak warga Kukar masih mengingat positif masa kepemimpinan Rita? Seberapa besar kasus hukumnya memengaruhi penerimaan publik? Apakah dukungan terhadap Rita bisa berpindah kepada figur lain yang ia dukung? Apakah nama Rita masih menjadi modal politik, atau hanya nostalgia yang kuat secara emosional tetapi lemah secara elektoral? Pertanyaan seperti itu lebih penting daripada sekadar bertanya, “Rita masih kuat atau tidak?”

Kalau memakai kacamata Max Weber, pengaruh politik tidak hanya lahir dari jabatan legal-formal. Ada juga pengaruh yang lahir dari tradisi, nama keluarga, dan karisma. Rita hari ini memang tidak lagi memegang jabatan. Tetapi jejak nama keluarga, memori terhadap masa pemerintahannya, dan hubungan emosional dengan sebagian warga bisa tetap menjadi sumber pengaruh nonformal.

Dalam bahasa Pierre Bourdieu, itu bisa dibaca sebagai modal simbolik. Sederhananya, modal simbolik adalah kekuatan yang lahir dari nama, citra, pengakuan, dan kehormatan sosial. Rita mungkin tidak lagi punya kekuasaan formal, tetapi namanya masih menyimpan modal simbolik di sebagian masyarakat Kukar. Namun modal simbolik itu juga tidak utuh. Ia punya retakan.

Bagi sebagian orang, Rita mungkin masih diingat sebagai pemimpin yang dekat dengan rakyat. Bagi sebagian lain, Rita tetap dinilai melalui kasus hukum. Di sinilah pengaruh Rita menjadi rumit. Ia hidup di antara kenangan indah dan catatan hukum.

Fenomena ini juga bisa dibaca melalui pola patron-klien dalam politik lokal. Di banyak daerah, relasi politik tidak langsung selesai hanya karena seorang tokoh tidak lagi menjabat. Jaringan lama, simpatisan, keluarga politik, tokoh lokal, kelompok masyarakat, dan relasi sosial yang pernah terbentuk bisa tetap menyimpan loyalitas. Kadang loyalitas itu diam. Tidak muncul di permukaa. Tetapi ketika ada momentum, ia bisa bergerak lagi.

Kepulangan Rita mungkin bisa dibaca dari situ. Bukan berarti ia langsung kembali menjadi pemain utama. Apalagi, sampai hari ini belum ada langkah politik elektoral yang benar-benar terbuka. Tetapi kehadirannya cukup untuk menghidupkan kembali percakapan, ingatan, dan loyalitas lama yang mungkin selama ini tertidur.

Bagi Kukar, ini penting. Politik Kukar tidak bisa dibaca hanya dari peta partai hari ini. Ia harus dibaca dari sejarah kekuasaan, memori pembangunan, jaringan keluarga politik, relasi tokoh lokal, dan perasaan masyarakat terhadap masa lalu.

Kadang ada tokoh yang secara hukum selesai, tetapi secara sosial masih dibicarakan. Ada tokoh yang tidak lagi menjabat, tetapi namanya masih disebut di warung kopi, di grup WhatsApp, di acara keluarga, atau di obrolan kampung. Dalam politik lokal, hal-hal seperti itu tidak bisa dianggap remeh.

Bagi Survlus Data Indonesia, fenomena ini juga menjadi pengingat bahwa survei politik tidak boleh dangkal. Kita tidak cukup hanya bertanya siapa yang akan dipilih. Kita juga harus bertanya mengapa orang masih percaya, mengapa orang kecewa, mengapa orang rindu pada masa tertentu, dan mengapa kasus hukum bagi sebagian orang tidak selalu cukup untuk menghapus ingatan positif terhadap seorang tokoh. Politik bukan hanya angka. Politik adalah manusia dengan seluruh ingatan, luka, harapan, dan kepentingannya.

Rita Widyasari adalah contoh bahwa dalam politik lokal, kekuasaan formal bisa berhenti, tetapi pengaruh sosial bisa bertahan. Jabatan bisa hilang, tetapi nama bisa tetap hidup. Hukum bisa menjatuhkan karier, tetapi belum tentu langsung memutus hubungan emosional dengan sebagian masyarakat.

Namun nostalgia juga tidak boleh dibesar-besarkan. Masyarakat hari ini sudah berubah. Generasi muda punya cara pandang berbeda. Isu korupsi makin sensitif. Media sosial membuat ingatan publik lebih terbuka. Orang bisa mengingat pembangunan, tetapi juga bisa mengingat perkara hukum. Orang bisa simpati secara personal, tetapi belum tentu mau memberi dukungan politik.

Karena itu, kepulangan Rita sebaiknya dibaca sebagai sinyal, bukan kesimpulan. Sinyal bahwa memori politik lama masih hidup. Bahwa jaringan sosial lama belum sepenuhnya mati. Bahwa sebagian warga masih punya ikatan emosional. Tetapi juga sinyal bahwa Kukar masih menyimpan pertanyaan besar tentang masa lalu, keadilan, dan arah politik ke depan.

Pada akhirnya, kepulangan Rita ke Tenggarong bukan sekadar pulangnya seorang mantan bupati. Ia adalah pulangnya sebuah memori politik yang belum selesai dibaca. Dan bagi siapa pun yang ingin memahami politik Kukar, pelajarannya jelas: jangan hanya melihat kerumunan. Bacalah ingatan di balik kerumunan itu. Jangan hanya menghitung massa. Pahami alasan mengapa mereka datang.

Sebab dalam politik, yang paling berbahaya bukan hanya salah memilih. Yang lebih berbahaya adalah salah membaca realitas. (*)

*) Opini penulis ini merupakan tanggung jawab penulis seperti tertera, tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi kaltimtoday.co