Kaltimtoday.co, Bontang - Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni menolak rencana Menpan RB yang akan menghapuskan tenaga honorer. Pasalnya, Neni telah menganggarkan Dana Insentif Daerah (DID) sebesar Rp 5,5 miliar untuk pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) di Bontang.

Penghapusan honorer di Bontang, lanjut Neni tak akan diterapkan. Menurutnya, penghapusan tenaga honorer sangat tidak bijaksana dan akan menambah pengangguran, tidak hanya di Bontang tapi di seluruh Indonesia. Justru para tenaga non PNS atau honorer di Bontang akan diberi insentif sesuai dengan Upah Minimum Kota (UMK) yakni Rp 3,2 juta dan akan berlaku pada 2020.

"Ini gaji honorer tertinggi di Kaltim karena sesuai UMK 2020. Ketika APBD Bontang mencapai Rp 1,5 triliun, maka kesejahteraan pegawai akan dikembalikan," terang Neni.

Bontang, kata Neni, insentif honorernya tertinggi dan selalu diberikan tepat waktu setiap tanggal 1. Pada 2020 ini, untuk tenaga kontrak sudah mendapat gaji senilai Rp 3 juta.

"Alhamdulillah per 1 Februari sudah naik, langsung masuk ke rekening masing-masing," kata Neni.

Rinciannya tertulis dalam lampiran Surat Keputusan Wali Kota Bontang Nomor 188.45/601/BPKAD/2019 tentang Standar Gaji Tenaga Kontrak di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2020.

Tenaga kontrak dengan pendidikan S1 mendapat gaji sebesar Rp 3.200.000, pendidikan D3 Rp 3.100.000, pendidikan SMA dan D2 sebesar Rp 3.050.000, serta pendidikan terakhir SMP mendapat gaji sebesar Rp 3.000.000.

Neni yang menjadikan Bontang sebagai Kota Terinovatif ketiga se-Indonesia itu sudah mempersiapkan pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) di 2020 dengan DID senilai Rp 5,5 miliar. Bahkan, karena komitmennya, Neni tidak membuka formasi CPNS di 2020. Karena formasi tersebut diusulkan untuk P3K.

"Semoga sudah ada informasi dari pusat terkait usulan formasi P3K di pertengahan tahun ini," tukasnya.

[RIR | RWT]