Kaltimtoday.co, Tenggarong - Seorang mantan Kepala Desa di Kecamatan Kembang Janggut, berpotensi terseret kasus korupsi. Hal ini berdasarkan adanya informasi, jika oknum tersebut melakukan penyalahgunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) 2022. Yakni Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) melalui program pembangunan berbasis RT sebesar Rp 50 juta.

Permasalahan ini juga telah didengar oleh Kades Genting Tanah, Junaidi. Dia mengatakan, kasus oknum mantan Kades tersebut terkait pengadaan sepeda motor di 18 RT.

Saat itu, anggaran BKKD RT tahap pertama yang dicairkan untuk pembelian 18 sepeda motor sekitar Rp 450 juta. Hanya saja, yang telah dibayarkan kepada pihak dealer sekitar Rp 210 juta, untuk DP motornya. Namun, sisanya hingga kini belum dibayarkan.

"Kalau harga semuanya 18 motor itu sekitar Rp 438 juta, dibayar Rp 210 juta. Sampai saat ini tidak dibayarkan sisanya," kata Junaidi, Senin (19/12/2022).

Dia menyebutkan, kasus ini telah diketahui oleh Camat Kembang Janggut. Pihaknya sudah melakukan mediasi dengan mantan kades tersebut melalui Polsek.

Junaidi yang baru dilantik sebagai Kades pada Oktober lalu berharap, oknum mantan Kades tersebut secepatnya menyelesaikan pengadaan sepeda motor. Bagaimana pun caranya, karena dia yang mencairkan dana tersebut.

"Kami mau secepatnya pengadaan sepeda motor itu diselesaikan. Apakah nanti itu pak kades lama melunasi sisa pembayarannya," tutur Junaidi.

Terpisah, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukar, Arianto mengatakan bahwa, kasus tersebut masih dalam proses penyelesaian.

"Jadi masih kami urus. Yang pertama minta pertanggungjawaban," ungkap Arianto.

Oknum tersebut juga telah ditegaskan untuk segera menyelesaikannya. Apabila tidak menemui titik terang dan tidak bisa mempertanggungjawabkan, maka tidak menutup kemungkinan akan dibawa ke ranah hukum.

"Ini kan masih proses. Artinya, kalau dia bisa mempertanggungjawabkan semuanya, maka tidak ada masalah. Tapi, kalau nanti tidak bisa juga melaksanakan, bisa saja nanti kasusnya ke ranah hukum," imbuhnya.

Oknum mantan kades itu, menjabat pada periode 2016-2022. Saat pencairan, dia masih menjabat sebagai kepala desa, sebelum diganti yang baru.

"Kami minta pertanggungjawaban kepada yang bersangkutan, karena kan itu masih periodenya dia waktu pencairan, sebelum pelantikan Kades baru," tutup Arianto.

[SUP | RWT]

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kaltimtoday.co. Mari bergabung di Grup Telegram "Kaltimtoday.co News Update", caranya klik link https://t.me/kaltimtodaydotco, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.