Kaltimtoday.co - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Indonesia telah meraih persetujuan anggaran yang signifikan untuk tahun 2024. Dalam sebuah Rapat Kerja antara Komisi V DPR RI bersama Kementerian PUPR dan mitra kerja Kementerian/Lembaga, pagu anggaran senilai Rp146,98 triliun telah disetujui pada Kamis (7/9/2022).

Persetujuan ini menjadi tonggak penting dalam upaya pemerintah untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan program padat karya di seluruh negeri. Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, menegaskan komitmen pemerintah untuk menyelesaikan semua proyek konstruksi yang termasuk dalam program tahun 2024 pada tahun yang sama, khususnya proyek-proyek strategis dan prioritas nasional.

Menurut Menteri Basuki, pemerintah juga akan berusaha memenuhi aspirasi anggota Komisi V DPR RI untuk peningkatan alokasi anggaran dalam infrastruktur berbasis Masyarakat, seperti Program Padat Karya Tunai (P3TGAI), preservasi jalan dan jembatan, Pamsimas, Sanimas, PISEW, dan BSPS.

"Kami berencana untuk mengalokasikan lebih banyak dana untuk program Padat Karya Tunai dengan melakukan pemindahan alokasi dari hasil lelang/tender pekerjaan. Sama seperti tahun-tahun sebelumnya, kami akan melaksanakan lelang dini di akhir tahun 2023 untuk proyek-proyek tahun 2024, dan hasil sisa lelang tersebut akan digunakan untuk meningkatkan alokasi Program Padat Karya Tunai," ungkap Menteri Basuki.

Pagu anggaran Kementerian PUPR untuk tahun 2024 mencakup sejumlah sektor penting. Di bidang sumber daya air, sekitar Rp47,64 triliun akan dialokasikan untuk pembangunan 23 unit bendungan, revitalisasi danau, pembangunan irigasi seluas 4.000 hektar, rehabilitasi dan peningkatan irigasi seluas 38.000 hektar, serta pembangunan pengendali banjir dan pengaman pantai sepanjang 57,5 km. Tak hanya itu, infrastruktur air baku dengan kapasitas 2,5 m3/detik dan pembangunan 7 unit embung juga termasuk dalam prioritas sektor ini.

Dalam sektor jalan dan jembatan, alokasi sekitar Rp55,40 triliun akan digunakan untuk peningkatan konektivitas jalan bebas hambatan sepanjang 546,13 km, preservasi rutin jalan sepanjang 47.603 km, peningkatan kapasitas dan preservasi peningkatan struktur jalan sepanjang 2.117,75 km, serta preservasi dan penggantian jembatan sepanjang 7,12 km. Selain itu, pembangunan jalan sepanjang 318,41 km, pembangunan dan duplikasi jembatan sepanjang 3,89 km, peningkatan aksesibilitas flyover/underpass/terowongan sepanjang 918,75 meter, dan dukungan Inpres Jalan Daerah sepanjang 26,25 km juga akan menjadi fokus perhatian.

Di bidang permukiman, sekitar Rp32,70 triliun akan dialokasikan untuk pembangunan dan peningkatan SPAM dengan kapasitas 2.985 liter/detik, perluasan SPAM sebanyak 20.638 SR, Pamsimas di 1.183 desa, sistem pengelolaan air limbah domestik dengan layanan 11.370 KK, sistem pengelolaan persampahan dengan layanan 231.012 KK, Sanimas di 1.546 lokasi, TPS3R di 173 lokasi, sanitasi di 1.279 lembaga pendidikan keagamaan, penataan KSPN, dan kegiatan strategis lainnya seluas 352 hektar. Program PISEW juga akan mendapatkan perhatian khusus dengan alokasi dana di 738 kecamatan.

Dalam sektor perumahan, anggaran sekitar Rp9,25 triliun akan digunakan untuk pembangunan berbagai jenis rumah, termasuk rumah susun (ASN dan Hankam di IKN, rusun MYC 2023-2024, dan rusun baru direktif), rumah khusus (rusus terdampak bencana, lanjutan pembangunan huntap di Sulawesi Tengah, dan rumah tapak jabatan menteri di IKN), serta pembangunan PSU untuk perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan dukungan Penanganan Kemiskinan Ekstrim (PKE) melalui program Padat Karya skema BSPS.

Selain itu, sektor dukungan manajemen di berbagai direktorat seperti Setjen, Itjen, Ditjen Bina Kontruksi, Ditjen Pembiayaan Infrastruktur PU & Perumahan, BPSDM, dan BPIW juga mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp1,99 triliun. Program Padat Karya yang akan menyerap 264 ribu tenaga kerja dengan anggaran Rp6,67 triliun akan terus dilanjutkan, termasuk dukungan untuk mengatasi kemiskinan ekstrem. Dukungan infrastruktur untuk kawasan IKN tahun 2024 juga mendapat alokasi sebesar Rp35,37 triliun.

Pemerintah berharap bahwa alokasi anggaran yang signifikan ini akan mempercepat pembangunan infrastruktur yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia, serta membuka peluang lebih banyak tenaga kerja melalui program Padat Karya. Dengan komitmen untuk menyelesaikan proyek-proyek tersebut pada tahun yang sama, pemerintah berharap bahwa manfaat infrastruktur akan segera dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia.

[TOS]