Kaltimtoday.co - Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Benny K Harman, dengan tegas menyatakan bahwa partainya tidak akan membentuk poros koalisi baru di luar tiga poros koalisi yang telah ada saat ini.

Menurut Benny, Partai Demokrat saat ini hanya memiliki dua pilihan yang terfokus, yaitu bergabung dengan poros koalisi yang mendukung Ganjar Pranowo atau poros koalisi yang mendukung Prabowo Subianto.

"Poros baru mana, saya rasa tidak (bentuk poros koalisi baru). Saya rasa paling mungkin itu adalah ke PDIP dengan Ibu Megawati sebagai episentrumnya atau Prabowo," ungkap Benny saat diwawancarai oleh wartawan di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa (5/9/2023).

Benny juga memastikan bahwa Partai Demokrat sudah tidak akan membuka ruang untuk bergabung dengan poros koalisi yang mendukung Anies Baswedan. Meskipun PKS terus mengajak agar Demokrat kembali bergabung dalam koalisi Anies.

"Tidak ada lagi. Kami tidak ada lagi diskusi soal itu (gabung poros koalisi Anies)," tegas Benny.

Namun, Benny menjelaskan bahwa Partai Demokrat akan merundingkan dan merenungkan langkah-langkah selanjutnya setelah merasa dikhianati oleh Anies Baswedan dan Nasdem. Keputusan mengenai arah koalisi akan sepenuhnya diambil oleh Majelis Tinggi Partai yang dipimpin oleh Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Kita belum memutuskan ke mana, DPP dan majelis tinggi partai, itu yang punya kewenangan untuk menentukan akan berkoalisi, kerja sama politik dengan parpol mana, akan ditentukan oleh majelis tinggi," tambah Benny.

Saat ini, telah terbentuk tiga poros koalisi yang kuat, yaitu poros koalisi PDIP, PPP, Hanura, dan Perindo yang secara resmi mendukung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden pada tahun 2024; poros Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang terdiri dari Gerindra, Golkar, PAN, dan PBB yang mendukung Prabowo Subianto sebagai calon presiden pada tahun 2024; dan poros koalisi Nasdem-PKB yang secara resmi mendukung Anies Baswedan sebagai calon presiden dan Ketua PKB, Muhaimin Iskandar, sebagai calon wakil presiden pada tahun 2024.

Nasdem sebelumnya telah membentuk koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) bersama Partai Demokrat dan PKS dengan mengusung Anies Baswedan sebagai calon wakil presiden pada tahun 2024. Namun, Partai Demokrat memutuskan untuk keluar dari KPP setelah merasa dikhianati oleh Anies Baswedan dan Nasdem, yang memilih Cak Imin sebagai calon wakil presiden Anies. PKS saat ini masih mempertimbangkan Cak Imin sebagai calon wakil presiden Anies.

[TOS]