Kaltimtoday.co, Tenggarong - Muara Enggelam sudah beberapa tahun ini masyarakatnya membeli air bersih di Kecamatan Muara Muntai. Jarak yang jauh sekitar 25 km, butuh waktu tempuh kurang lebih 1 jam agar sampai ke Muara Muntai.

Diketahui, Pemerintah Desa (Pemdes) Muara Enggelam telah bermitra dengan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kutai Kartanegara (Kukar) untuk mengerjakan program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat.

Program yang dimulai 2020 diharapkan akan rampung pada 2021. Hal itu yang disampaikan Direktur Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Bersinar Desaku, Ramsyah belum lama ini.

Dia menambahkan, saat ini sudah tahap pembangunan arena panggung. Karena di Muara Enggelam sebagian besar air maka harus di bangun tempat tinggi. Jadi panggungnya akan dibangun setinggi 6 meter.

"Panggung itu tempat naruh Water Treatment Plant (WTP) atau PDAM mini," kata Ramsyah.

Selain itu, karena sudah ada ratusan pipa yang tersedia maka selanjutnya akan dilakukan pemasangan pipa dan sudah berjalan hingga saat ini.

Jadi, untuk tahun ini ditargetkan sarana WTP dan pipanisasi akan selesai. Kemudian tahun 2021 direncana akan dilanjutkan lagi.

Ramsyah menambahkan, rencananya akan ada pembagian tandon kepada warga sebagai tempat penampungan air ketika sudah di distribusikan.

"Rencananya tandon akan diberikan ke setiap rumah warga disini," kata Ramsyah.

Akan tetapi untuk tahun ini air bersih belum bisa disalurkan kepada masyarakat karena masih dalam proses pengerjaan pipanisasi untuk jalur umum, jadi distribusi untuk masyarakat belum bisa. Mungkin 2021 di distribusikan pada warga.

Diketahui akan ada sekitar 160 rumah warga di Muara Enggelam yang akan menikmati air bersih. Jadi masyarakat tidak akan jauh lagi untuk beli air bersih.

Sementara itu, terkait apakah ada biaya yang harus dibayar ketika saluran air tersebut berjalan, Ramsyah mengatakan, karena ini program nasional dan akan diserahkan ke desa. Selanjutnya akan dikelola oleh Bumdes.

Kemungkinan akan ada punggutan karena pengeraknya gunakan listrik sendiri, maka biaya tersebut untuk biaya listrik serta petugas yang mengurusnya.

"Mungkin akan kita lakukan iuran," pungkas Ramsyah.

[SUP| TOS | ADV DISKOMINFO]