Kaltimtoday.co - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mahakam Ulu (Mahulu) melalui Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Agustinus Teguh Santoso menyampaikan jawaban resmi terhadap Pemandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Mahulu. Jawaban ini disampaikan dalam Rapat Paripurna yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna Lantai 2, Kantor DPRD Mahulu, pada Rabu (20/11/2024).

Rapat Paripurna ini dipimpin langsung oleh Ketua Sementara DPRD Mahulu, Devung Paran, dengan agenda utama Penyampaian Jawaban Pemerintah atas Pemandangan Umum Fraksi DPRD terkait Nota Pengantar Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

Dalam sambutannya, Asisten I menyampaikan apresiasi kepada seluruh Fraksi DPRD Mahulu atas dukungan dan masukan yang konstruktif terhadap rancangan APBD.

"Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan dan masukan yang diberikan. Pada kesempatan ini pula, pemerintah dapat memberikan tanggapan dan klarifikasi atas pandangan umum dari Fraksi-fraksi," ujarnya.

Inovasi Pengelolaan Pendapatan Daerah Asisten I menjelaskan bahwa Pemkab Mahulu terus berinovasi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Salah satu inovasi terbaru adalah peluncuran aplikasi SIMPBB yang dikembangkan bekerja sama dengan PT Bankaltimtara. Aplikasi ini memudahkan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) secara daring melalui sistem host-to-host.

"Peluncuran aplikasi SIMPBB pada Oktober 2024 menjadi langkah penting dalam mendigitalisasi sistem pembayaran pajak daerah. Untuk tahun anggaran 2025, digitalisasi ini juga akan diterapkan pada pengelolaan retribusi daerah," tambahnya.

Lebih lanjut, Pemkab Mahulu berencana menggunakan sistem Mobile Point of Sale (MPOS) atau kasir digital untuk objek Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), seperti rumah makan dan jasa perhotelan. Sistem ini bertujuan memperkuat pendataan dan meningkatkan akurasi perhitungan pajak daerah.

Selain membahas inovasi digital, pemerintah juga menerima masukan dari Fraksi-fraksi DPRD terkait penyempurnaan redaksi pada Rancangan APBD 2025. Pemerintah berkomitmen untuk melakukan revisi demi menyempurnakan dokumen tersebut.

"Penyusunan APBD 2025 akan lebih difokuskan pada program-program pembangunan yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat," tandas Asisten I.

Rapat Paripurna ini juga dihadiri Wakil Ketua Sementara DPRD Mahulu Nor Lili Bulan, anggota DPRD Mahulu, Asisten Bidang Administrasi Umum Kristina Tening, sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab Mahulu, dan tamu undangan lainnya.

Dengan tanggapan yang telah disampaikan, diharapkan proses pembahasan APBD 2025 dapat berjalan lancar dan menghasilkan kebijakan anggaran yang tepat sasaran untuk mendukung pembangunan di Kabupaten Mahulu.

[RWT | ADV PROKOPIM PEMKAB MAHULU]

Simak berita dan artikel Kaltim Today lainnya di Google News, dan ikuti terus berita terhangat kami via Whatsapp