PENAJAM, Kaltimtoday.co - Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) memastikan bahwa akses jalan bagi warga Pantai Lango yang terdampak pembangunan Bandara VVIP Ibu Kota Nusantara (IKN) tidak akan ditutup begitu saja. Meski hingga saat ini belum ada kepastian yang diterima oleh warga, Pemkab PPU mengklaim bahwa pemerintah telah menyiapkan jalan alternatif yang akan segera rampung.

Deputi Otorita IKN Bidang Sosial, Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat, Alimuddin, menegaskan bahwa proyek IKN tidak akan meminggirkan atau menyusahkan masyarakat. Dia menyebutkan bahwa pemerintah berkomitmen memberikan kesejahteraan dan pelayanan yang terbaik bagi warga, termasuk memastikan bahwa proyek pembangunan ini tidak berdampak negatif pada akses mobilitas warga setempat.

Kepastian terkait jalan alternatif ini juga ditegaskan oleh Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Setkab PPU, Nicko Herlambang. Menurutnya, pembangunan jalan baru yang akan berfungsi sebagai jalur pengganti ini sudah hampir selesai dan ditargetkan selesai dalam satu bulan. Nicko menjelaskan bahwa pembangunan jalan alternatif akan diselesaikan terlebih dahulu sebelum jalan utama yang saat ini berada di area bandara ditutup.

Direktur Eksekutif Pokja Pesisir Balikpapan, Mappaselle, mengingatkan agar pembangunan ini tetap memperhatikan hak-hak warga setempat yang memiliki sejarah dan tradisi panjang di Pantai Lango. Menurutnya, kawasan Pantai Lango adalah saksi sejarah dan tempat berjalannya tradisi serta budaya lokal yang seharusnya dijaga.

Senada dengan hal tersebut, akademisi dari Universitas Mulawarman, Sri Murlianti, menekankan pentingnya pemerintah untuk menerapkan prinsip konsultasi yang bermakna dalam pembangunan ini. Sri menyebutkan bahwa masih banyak warga yang merasa kebingungan dan tidak mendapat informasi yang jelas terkait dampak dari pembangunan Bandara VVIP IKN ini, yang menunjukkan kurangnya komunikasi antara pemerintah dan masyarakat terdampak.

LBH Samarinda melalui Direktur Fathul Huda Wiyashadi turut menyoroti proyek ini. Fathul menyayangkan pembangunan yang dinilainya minim transparansi dan mengesampingkan hak partisipasi warga. “Ini bukan sekadar isu, ini fakta. Pemerintah seharusnya memberikan informasi yang jelas kepada warga terkait akses jalan yang terkena dampak bandara,” ujarnya.

Sebagai inormasi, Bandara VVIP ini merupakan bagian dari megaproyek IKN yang berfungsi untuk menyambut tamu-tamu penting. Proyek ini juga membawa perubahan signifikan pada akses warga Pantai Lango yang kini diapit oleh kegiatan konstruksi. Alat berat yang beroperasi di sekitar kawasan bandara menyebabkan jalan semakin rusak, terutama saat hujan, membuat jalur tersebut licin dan sulit dilalui.

Rizki, seorang pedagang yang biasa berjualan di Pantai Lango, mengaku sering terhambat distribusinya karena kondisi jalan yang memburuk. “Kalau hujan, jalan menuju Pantai Lango sulit dilalui, kadang terpaksa batal berjualan,” ujarnya.

Kekhawatiran juga disampaikan juga oleh Nanda, pedagang lainnya yang mengandalkan akses ini untuk mengantarkan hasil kebun dari Babulu. Ia mengatakan, “Kalau akses jalan itu ditutup, kami kesulitan. Ini satu-satunya jalur kami,” katanya.

[TOS | KURAWAL]