Kaltimtoday.co, Samarinda – Dalam upaya meningkatkan layanan publik di sektor kesehatan, Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur menggelar Focus Group Discussion (FGD) tentang penyiapan bahan kebijakan pemerintah terkait pengembangan sistem informasi pelayanan publik bidang kesehatan. Kegiatan ini berlangsung di Ruang Batiwakal, Kantor Gubernur Kaltim, pada Jumat (29/11/2024).

FGD ini melibatkan berbagai instansi, termasuk Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), serta Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) bidang kesehatan di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Diskusi ini bertujuan untuk menciptakan sistem informasi kesehatan yang terintegrasi, mendukung pelayanan kesehatan yang lebih efektif dan efisien.

Kepala Bagian (Kabag) Kesra Non Pelayanan Dasar Biro Kesra Setdaprov Kaltim, Lora Sari, menegaskan pentingnya integrasi sistem informasi di sektor kesehatan.

"Kesehatan termasuk dalam layanan dasar bersama pendidikan dan sosial. Namun, pembahasan kali ini berfokus pada pengembangan sistem informasi yang mencakup semua SKPD di bidang kesehatan," ujarnya saat membuka acara.

Pada kesempatan tersebut, Fahmi Asa, Pranata Komputer Ahli Muda dari Diskominfo Kaltim, menjelaskan bahwa pengembangan sistem informasi adalah bagian dari implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Pemprov Kaltim telah memiliki pedoman dalam bentuk Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 4 Tahun 2023, yang mengatur penyelenggaraan SPBE di lingkungan pemerintah daerah.

"Pedoman regulasi sudah ada, namun perlu penguatan melalui sosialisasi yang konsisten. Digitalisasi di SKPD, termasuk sektor kesehatan, harus menjadi prioritas agar sistem informasi dapat dikembangkan secara optimal," ungkap Fahmi.

Plt Kepala Bidang TIK Diskominfo Kaltim, Bambang Kukilo Argo Suryo, dan Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (PPM) Bappeda Kaltim, Mispoyo, juga hadir sebagai narasumber. Diskusi ini menghasilkan arahan kebijakan yang berfokus pada integrasi sistem informasi kesehatan, yang diharapkan dapat mendukung pelayanan publik secara lebih menyeluruh di Kalimantan Timur.

Hilirisasi dari kebijakan ini bertujuan menciptakan sistem yang terpusat, memungkinkan data kesehatan dapat dikelola dan diakses dengan lebih baik oleh seluruh instansi terkait.

Melalui kegiatan ini, Pemprov Kaltim berharap integrasi sistem informasi kesehatan dapat segera terwujud, sehingga mampu meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

Langkah ini tidak hanya sejalan dengan perkembangan digitalisasi pemerintahan, tetapi juga mendukung visi Kalimantan Timur dalam memberikan pelayanan publik yang transparan, efektif, dan responsif.

[RWT | ADV DISKOMINFO KALTIM]

Simak berita dan artikel Kaltim Today lainnya di Google News, dan ikuti terus berita terhangat kami via Whatsapp