Kaltimtoday.co, Samarinda - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) berkomitmen menjaga keamanan dan ketertiban wilayah dengan bersikap tegas terhadap organisasi kemasyarakatan (ormas) yang terindikasi terlibat dalam aksi premanisme. Langkah ini juga merupakan upaya menciptakan iklim investasi yang aman dan kondusif, khususnya menjelang percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud (Harum), bersama Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kemenko Polhukam Mayjen TNI Heri Wiranto, memimpin Rapat Monitoring Penanganan Ormas di Ruang Rapat Bina Bangsa, Kantor Gubernur Kaltim, Minggu (11/5/2025). Fokus utama rapat ini adalah penanganan ormas yang memiliki afiliasi dengan tindakan premanisme.

Sejumlah pejabat strategis turut hadir dalam pertemuan tersebut, termasuk Kepala Badan Kesbangpol Kaltim Sufian Agus, Wakil Ketua Komisi II DPRD Kaltim Sapto Setyo Pramono, Kapolresta Samarinda Kombes Pol Hendri Umar, unsur Forkopimda, perwakilan Kabinda Kaltim, tim transisi gubernur, tokoh adat dan agama, serta perwakilan ormas dari berbagai daerah di Kalimantan Timur.

Dalam arahannya, Harum menekankan bahwa peran ormas seharusnya mendukung proses pembangunan daerah, bukan justru menjadi sumber keresahan masyarakat.

“Sebagaimana kita ketahui, Kalimantan Timur kini menjadi pusat perhatian nasional karena penetapan sebagian wilayahnya sebagai lokasi Ibu Kota Nusantara. Ini membawa konsekuensi besar bagi kita semua untuk memastikan stabilitas keamanan, keteraturan sosial, dan kepastian hukum tetap terjaga dengan baik,” ujar pria kelahiran Balikpapan tersebut.

Ia juga menyampaikan kekhawatiran atas fenomena sosial yang menunjukkan adanya aktivitas ormas yang menyimpang dan terlibat dalam tindakan kekerasan atau premanisme. Aktivitas seperti ini dianggap bisa merusak citra daerah dan mengganggu minat investor untuk menanamkan modal di Kaltim.

“Keadaan ini tidak bisa kita biarkan. Kita harus bertindak bersama, secara terpadu, tegas, namun tetap berlandaskan hukum dan keadilan,” tegasnya.

Harum memberikan apresiasi kepada Kemenko Polhukam atas inisiasi forum strategis ini, yang dinilainya sebagai bentuk kolaborasi antarinstansi untuk menciptakan solusi bersama yang adil dan efektif.

"Forum ini menjadi sarana konsolidasi antara TNI, Polri, pemerintah daerah, intelijen, kejaksaan, dan elemen masyarakat sipil dalam menghadapi tantangan keamanan secara menyeluruh," katanya.

Acara kemudian ditutup dengan penyerahan cinderamata dan sesi diskusi terbuka yang dimoderatori oleh Kepala Badan Kesbangpol Kaltim, Sufian Agus. Dalam diskusi tersebut, sejumlah ormas diberikan kesempatan untuk menyampaikan pandangan serta mendiskusikan peran aktif mereka dalam menjaga ketertiban wilayah.

[RWT | ADV DISKOMINFO KALTIM]