Kaltimtoday.co, Samarinda - Program pendidikan gratis Rudy-Seno untuk para pelajar di Kalimantan Timur, masih menjadi atensi publik. Banyak kalangan menyoroti soal mekanisme, aturan, serta sasaran dalam program tersebut. Salah satunya Pengamat Ekonomi dari Universitas Mulawarman, Purwadi.

Melalui pernyataan dari tim transisi, program pendidikan gratis memang dilakukan secara bertahap. Prioritasnya adalah masyarakat yang kurang mampu. Untuk tahap I, program ini akan menyasar pada program studi yang memiliki akreditasi unggul terlebih dahulu di sejumlah universitas yang ada di Kalimantan Timur.

Purwadi menilai, program pendidikan gratis yang digagas oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud-Seno Aji, berpotensi menimbulkan kecemburuan antar program studi maupun universitas. Terutama yang belum meraih akreditasi unggul.

"Saya yakin ada kecemburuan itu nanti. Banyak perguruan tinggi baik negeri maupun swasta, yang belum mendapatkan akreditasi unggul," kata Purwadi.

Menurutnya, program itu telah terjadi mispersepsi di kalangan masyarakat. Kata 'Gratispol' yang digaungkan selama ini, memiliki asumsi pemerataan pendidikan gratis tanpa syarat. 

"Asumsi publik kan dia janji politiknya pendidikan gratis SMA-S3. Itu harus clear. Namanya gratispol ya tanpa syarat," sebutnya.

Lebih lanjut, ia menyebut bahwa program "Gratispol" pendidikan gratis Rudy Mas'ud-Seno Aji tidak jauh berbeda dari program Isran-Hadi, yakni Beasiswa Kaltim Tuntas. Sebab, mekanisme pembayaran UKT yang diakomodir program tersebut, ditransfer ke rekening bank mahasiswa, tidak langsung ke perguruan tinggi.

"Lalu apa bedanya dengan Beasiswa Kaltim Tuntas. Ini hanya ganti kulit saja," tuturnya.

Pembayaran UKT Program Pendidikan Gratis Rudy-Seno Ditransfer ke Rekening Bank Mahasiswa

Pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) kampus yang diakomodir oleh program pendidikan gratis Rudy-Seno, akan ditransfer langsung ke rekening bank mahasiswa. Tentunya mekanisme itu tidak jauh berbeda dengan Beasiswa Kaltim Tuntas beberapa tahun lalu.

Hal tersebut disampaikan langsung oleh Anggota Tim Transisi, Bohari Yusuf pada Senin (24/02/2025) di Kantor Disdikbud Kaltim setelah melakukan sosialisasi pendataan program tersebut.

"Opsinya kita sekarang, pembayaran UKT nanti di transfer ke mahasiswa, sama seperti beasiswa," ucapnya.

Menanggapi hal itu, Purwadi berpendapat seharusnya prosedur pembayaran UKT yang diakomodir oleh program pendidikan gratis, alangkah lebih baik disalurkan ke rekening kampus masing-masing. 

"Jadi pelajar tidak perlu ribet untuk memikirkan pembayaran UKT. Mereka tinggal fokus belajar. Katakanlah dibayarkan selama 8 semester, jika mahasiswa belum lulus, ya nantinya tidak diakomodir lagi," jelasnya,

Diketahui, Pemprov Kaltim menargetkan gelontorkan anggaran untuk program pendidikan gratis selama lima tahun ke depan dengan total Rp13 triliun. Rinciannya, pada 2025 dianggarkan Rp778,9 miliar, kemudian meningkat menjadi Rp2,1 triliun pada 2026, Rp2,4 triliun pada 2027, Rp2,8 triliun pada 2028, Rp3,1 triliun pada 2029, dan Rp3,3 triliun pada 2030.

Meski begitu, Purwadi mengira bahwa jumlah itu masih belum cukup ideal, apabila mengacu pada Undang-Undang Pendidikan yang mewajibkan alokasi minimal 20 persen dari APBD untuk sektor pendidikan.

“APBD Kaltim tahun 2025 mencapai Rp21 triliun. Jika merujuk pada aturan, seharusnya minimal 20 persen atau sekitar Rp4 triliun dialokasikan untuk pendidikan per tahun. Angka ini jauh lebih besar dibandingkan anggaran yang sudah direncanakan,” tutupnya.

[RWT]

Simak berita dan artikel Kaltim Today lainnya di Google News, dan ikuti terus berita terhangat kami via Whatsapp