Kaltimtoday.co, Samarinda - Masyarakat Kalimantan Timur (Kaltim) saat ini tengah menanti realisasi program pendidikan gratis dari jenjang SMA hingga S3 yang dicanangkan oleh pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud-Seno Aji. Program yang membutuhkan anggaran cukup besar ini menjadi sorotan Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Mulawarman, Syaiful Bachtiar. 

Syaiful mengatakan, meskipun ada program-program unggulan yang disampaikan dalam kampanye, tetap ada banyak variabel yang harus diperhatikan. Khususnya soal prinsip penganggaran. 

"Contohnya, prinsip keberlanjutan (sustainability) harus dijaga. Jika ada program yang harus berkesinambungan, tidak boleh dihentikan secara sepihak oleh siapapun yang menjadi gubernur nantinya," bebernya.

Selain itu, ia menilai bahwa program-program pemerintahan harus dikategorikan berdasarkan urgensinya. Baik itu primer maupun sekunder. Program primer merupakan program utama yang menyangkut hajat hidup orang banyak dan kebutuhan pokok masyarakat. Sementara program sekunder adalah kebutuhan yang masih bisa diprioritaskan atau ditunda.

"Jika program pendidikan gratis sampai S3 nantinya menjadi program primer, maka ada potensi pemangkasan anggaran lebih besar terjadi pada program-program sekunder," tuturnya pada Sabtu (1/2/2025).

Syaiful mencontohkan proyek seperti pembangunan jalan, gedung, atau jembatan, mungkin akan ditunda agar anggaran bisa dialihkan ke program lain yang diutamakan, seperti pendidikan dan kesehatan gratis.

Selain itu, penghematan anggaran juga bisa dilakukan di sektor lain seperti perjalanan dinas hingga kegiatan seremonial.

"Misalnya, pemangkasan anggaran belanja ATK dan perjalanan dinas yang telah dilakukan di tingkat nasional juga bisa diterapkan di Kalimantan Timur. Banyak kegiatan rapat yang sebenarnya tidak terlalu efektif dan hanya bersifat seremonial di hotel-hotel," bebernya.

Meski saat ini masih menunggu putusan MK, berkaitan dengan sengketa Pilgub Kaltim, Syaiful menekankan pada Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim yang dilantik nantinya, harus bisa transparan dalam melaksanakan program-program mereka nantinya.

"Tranparansi menjadi penting, sehingga masyarakat juga bisa mengawasi dan mengevaluasi kinerja pemerintah kedepan," tutupnya.

[RWT]

Simak berita dan artikel Kaltim Today lainnya di Google News, dan ikuti terus berita terhangat kami via Whatsapp