Kaltimtoday.co, Tenggarong - Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) daerah hingga awal Februari 2026 masih belum memiliki kepastian.

Ketidakjelasan itu turut dirasakan di SPPG Panjaitan yang berlokasi di Jalan Mayjend Panjaitan, Gang Ulin, Kelurahan Panji, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar). Meski proses seleksi telah berjalan dan sebagian peserta dinyatakan lulus, pengangkatan resmi sebagai PPPK belum dapat dipastikan.

Kepala SPPG Panjaitan, Idhamsyah, mengungkapkan bahwa dirinya telah dinyatakan lulus seleksi PPPK dan menyelesaikan seluruh tahapan administrasi yang dipersyaratkan.

“Untuk pegawai SPPG itu sebenarnya hanya pegawai intinya saja, seperti akuntansi, ahli gizi, dan kepala SPPG,” ujar Idhamsyah saat dihubungi.

Rekrutmen pegawai SPPG sendiri telah dilaksanakan pada Desember 2025 melalui dua jalur seleksi. Jalur pertama adalah formasi umum yang diperuntukkan bagi tenaga ahli gizi dan akuntansi. Sementara jalur kedua merupakan formasi khusus untuk jabatan kepala SPPG.

Untuk jabatan kepala SPPG, proses seleksi telah rampung dan hasil kelulusan sudah diumumkan. Sedangkan seleksi ahli gizi dan tenaga akuntansi masih bersifat kompetitif karena melalui jalur umum.

Selain itu, dalam satu SPPG, lanjut Idhamsyah, hanya terdapat tiga orang yang berstatus sebagai pegawai BGN dan masuk dalam skema pengangkatan PPPK. Di luar itu, pegawai lainnya masih berstatus relawan.

“Jadi tiga orang ini memang pegawai BGN. Nah, selain itu yang lain adalah relawan. Yang pegawai BGN inilah yang akan diangkat menjadi PPPK,” ungkapnya.

Khusus di SPPG Panjaitan, seleksi kali ini baru meloloskan satu posisi, yakni kepala SPPG. Sementara dua posisi lainnya, ahli gizi dan tenaga akuntansi, belum terisi dan akan menunggu rekrutmen lanjutan.

“Untuk SPPG Panjaitan, kemarin ahli gizi dan akuntansinya belum rezeki. Jadi yang lolos baru kepala SPPG-nya saja,” ujarnya.

Idham berharap, pengangkatan PPPK nantinya dapat memberikan kepastian status kepegawaian sekaligus mendukung keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar terus berjalan dan berkembang.

[RWT]