Kaltimtoday.co, Penajam – Sekitar 50 anggota Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menggelar aksi damai di depan kantor Bupati PPU, pada Rabu (26/1/2022).

Para Aparatur Sipil Negara (ASN) itu menyerukan agar diadakan Muskablub Korpri PPU 2022 secepatnya. Hal itu didasarkan karena pengurus Korpri selama ini dianggap gagal dalam mengelola organisasi.

“Tuntutan dari rekan-rekan Korpri adalah ingin adanya Muskablub tahun 2022 secepatnya. Karena rekan-rekan menganggap pengurus yang ada telah gagal menjadi pengayom rekan-rekan yang ada di Korpri,” jelas Mahmudi, selaku koordinator aksi.

Dalam aksi damai kali ini pihaknya menuntut agar adanya perbaikan di tubuh Korpri PPU secara struktural. Massa aksi juga menyoroti terkait dugaan penyalahgunaan anggaran oleh pengurus.

Baca Juga: Reses di Desa Kerta Bumi Paser, Andi Faisal Assegaf Terima Keluhan Soal Infrastruktur Jalan hingga Sarana Prasarana Keagamaan

 

Baca Juga: Polda Kaltim Ringkus Pengecer Sabu di Kawasan IKN

Baca Juga: Seiring Pembangunan IKN Nusantara, Bupati Kukar dan PPU Minta Dua Kabupaten Tetap Diperhatikan

Baca Juga: Hamdam Resmi Dilantik Jadi Bupati PPU Definitif, Pesan Isran Noor: Selesaikan Program

Lihat postingan ini di Instagram

Baca Juga: Hasil Penilaian Kepatuhan Pelayanan Publik 2022: Samarinda Tertinggi, PPU Paling Rendah

Baca Juga: Desa di Kaltim Masuk 10 Besar Desa Transparan

Baca Juga: Antisipasi Klaim Sepihak, DPRD PPU Dorong Pemda Segera Rampungkan Inventarisasi Aset

Baca Juga: DPRD PPU Minta Pemerintah Pusat Libatkan Pengusaha dan Pekerja Lokal di Proyek IKN

Baca Juga: Permudah Investasi Masuk ke PPU, DPRD Usulkan Perda Penanaman Modal di 2023

Baca Juga: Jabatan Direktur Terisi, DPRD PPU Bakal Awasi Ketat Kinerja Perumda Benuo Taka

Baca Juga: Komisi III DPRD PPU Dorong Pemda Manfaatkan Sistem Digital untuk Promosi Wisata

Baca Juga: Jangan sampai Rugikan Daerah, DPRD PPU Minta Pemda Selektif Terima Investor

 

Sebuah kiriman dibagikan oleh Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Baca Juga: Komisi I DPRD PPU Bahas Pemekaran Desa Tunan Jaya

“Kami ke sini dengan aksi damai, tidak ada yang aneh-aneh. Kami datang sebagai anggota Korpri menuntut terkait penyalahgunaan yang telah dilakukan oleh pengurus Korpri,” tegasnya.

Sesuai dengan rilis edaran yang telah pihaknya terima, terdapat penggunaan anggaran kurang lebih Rp 2 miliar yang nyatanya tidak digunakan langsung oleh anggota Korpri sebetulnya. Sehingga pihaknya menolak adanya hal tersebut karena menganggap ada penyalahgunaan anggaran yang tidak sesuai dengan AD/ART Korpri itu sendiri.

Penggunaan dana oleh Korpri juga selama ini dianggap mal administrasi. Sebagaimana pinjaman kepada SKPD yang tidak melalui persetujuan dalam rapat anggota.

“Penggunaan anggaran harus sesuai dengan AD/ART, terus dilaksanakan rapat anggota untuk menjelaskan ke mana arah anggaran itu, bukan hanya ketua dan bendahara saja,” tutupnya.

[ALF]

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kaltimtoday.co. Mari bergabung di Grup Telegram "Kaltimtoday.co", caranya klik link https://t.me/kaltimtodaydotco, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.