Kaltimtoday.co, Jakarta - Dalam momentum Hari Kebebasan Pers Sedunia atau World Press Freedom Day (WPFD) yang diperingati setiap 3 Mei, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia kembali mengingatkan pentingnya menjaga dan menghormati kebebasan pers di Indonesia, baik oleh pemerintah maupun masyarakat.

Ketua Umum AJI Indonesia, Nany Afrida, menyampaikan keprihatinannya atas meningkatnya kasus kekerasan terhadap jurnalis di tanah air. Bahkan, insiden terbaru terjadi saat peliputan aksi Hari Buruh 1 Mei 2025, di mana sejumlah jurnalis di berbagai daerah mengalami intimidasi dan serangan saat menjalankan tugas jurnalistik mereka.

“Insiden ini hanya menambah daftar panjang kasus kekerasan terhadap jurnalis di Indonesia,” ungkap Nany.

Berdasarkan data terbaru AJI hingga 3 Mei 2025, telah tercatat 38 kasus kekerasan terhadap jurnalis. Dalam dua hari pertama Mei saja, sudah terjadi 2 kasus. Sementara pada April ada 8 kasus, dan angka tertinggi tercatat pada Maret sebanyak 14 insiden.

Sebuah survei yang dilakukan AJI terhadap 2.020 jurnalis juga menunjukkan bahwa 75,1 persen wartawan di Indonesia pernah mengalami kekerasan, baik secara fisik maupun digital.

Buruknya kondisi kebebasan pers di Indonesia juga tercermin dalam laporan World Press Freedom Index 2025 yang dirilis oleh Reporters Without Borders (RSF) pada 2 Mei 2025. Dalam laporan tersebut, peringkat kebebasan pers Indonesia merosot ke posisi 127 dari 180 negara, turun drastis dari posisi 111 di tahun 2024 dan posisi 108 pada 2023.

Nany menilai, tren penurunan ini menunjukkan semakin tipisnya perlindungan terhadap kebebasan pers, terlebih di masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

“Jurnalis adalah pilar utama demokrasi. Hari Kebebasan Pers Dunia seharusnya menjadi momen untuk memperkuat solidaritas, melawan represi, dan mendorong jurnalisme yang independen serta berpihak pada kepentingan publik,” tegas Nany.

Selain menyoroti kekerasan, AJI juga mengangkat tema WPFD 2025 yang mengusung "Reporting in the Brave New World – The Impact of Artificial Intelligence on Press Freedom and the Media."

AJI memandang kehadiran teknologi kecerdasan buatan (AI) dalam dunia media sebagai tantangan sekaligus peluang. Meski AI mampu mempercepat proses produksi berita seperti transkripsi, penerjemahan, hingga penyusunan draft artikel, namun verifikasi fakta dan pemahaman konteks tetap menjadi ranah manusia.

“AI tidak bisa menggantikan jurnalis dalam memahami nuansa berita, melakukan verifikasi, serta mempertimbangkan etika dan dampak sosial dari sebuah konten,” kata Adi Marsiela, Ketua Bidang Internet AJI Indonesia.

Ia juga menekankan pentingnya perusahaan media untuk membuat kebijakan internal terkait penggunaan AI serta memastikan jurnalis menerima pelatihan yang memadai. Penggunaan AI tanpa pengawasan dapat membuka peluang terjadinya bias algoritma, disinformasi, dan bahkan pengawasan terhadap jurnalis.

Menurut AJI, penggunaan AI yang tidak terkendali dapat dimanfaatkan pihak-pihak tertentu untuk memantau bahkan membungkam jurnalis yang kritis. Hal ini jelas mengancam kebebasan berekspresi dan transparansi pemerintahan.

“Jurnalis dan pembuat konten digital harus mengedepankan etika serta akuntabilitas dalam menggunakan AI, agar publik tetap bisa menerima informasi yang akurat dan terpercaya,” jelas Adi.

Sebagai bagian dari peringatan WPFD 2025, AJI juga menggelar aksi dan diskusi di 34 kota di seluruh Indonesia. AJI menegaskan bahwa keberlangsungan profesi jurnalis harus dijaga, termasuk dengan mencegah pemutusan hubungan kerja massal yang bisa mengancam kualitas informasi yang diterima masyarakat.

[RWT]