Kaltimtoday.co, Samarinda - Proyek sekolah terpadu yang digagas Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda memasuki tahap penentuan arah pembiayaan. Meski pembangunan fisik dan pembentukan kelembagaan telah rampung, Pemkot kini memfokuskan perhatian pada penataan sistem keuangan yang harus berjalan sesuai aturan.

Asisten III Sekretariat Daerah Samarinda, Ali Fitri Noor, mengungkapkan bahwa tantangan utama saat ini bukan lagi pada pembangunan infrastruktur, melainkan bagaimana merancang pembiayaan sekolah secara tepat, transparan, dan akuntabel.

"Fisik dan kelembagaannya sudah siap. Tapi karena ini lembaga pendidikan yang berbentuk swasta milik pemerintah, maka penyusunan sistem keuangan tidak bisa sembarangan. Perlu kehati-hatian penuh agar tidak menyimpang dari regulasi," jelas Ali, Jumat (11/7/2025).

Langkah preventif pun mulai diterapkan. Pemkot menggandeng Inspektorat Kota Samarinda untuk melakukan pendampingan teknis secara menyeluruh dalam proses penyusunan anggaran. Bahkan, pengawasan akan diperkuat dengan melibatkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Ali menyebut, kolaborasi lintas pengawasan ini menjadi kunci untuk menjamin integritas pendanaan jangka panjang sekolah terpadu tersebut.

“Inspektorat kami minta membangun komunikasi aktif dengan pengawas eksternal seperti BPKP, agar setiap langkah yang diambil benar-benar menghindari potensi penyimpangan,” ujarnya.

Skema pembiayaan sekolah terpadu saat ini masih dalam tahap finalisasi oleh tim lintas perangkat daerah. Meskipun alokasi anggaran sudah masuk dalam struktur APBD, perincian nominal masih menunggu hasil akhir perencanaan teknis.

“Penempatannya di APBD sudah jelas, tapi angka pastinya akan disesuaikan dengan kebutuhan operasional yang sedang dirumuskan,” sambungnya.

Di sisi lain, sekolah ini tidak sekadar dirancang sebagai fasilitas pendidikan baru, melainkan sebagai model sekolah unggulan yang menyatukan jenjang SD, SMP, dan SMA dalam satu sistem. Konsep integratif ini disebut sebagai bentuk investasi jangka panjang untuk mencetak generasi berdaya saing tinggi.

Ali menyampaikan, proyek ini harus menjadi contoh dalam hal pengelolaan pendidikan berbasis tata kelola yang tertib, baik dari sisi administratif maupun keuangan.

“Kita tidak ingin sekadar membangun, tapi harus menjadi teladan dalam pengelolaan pendidikan yang rapi dan akuntabel. Ini menyangkut kepercayaan publik,” tegasnya.

Dengan pendekatan kehati-hatian dalam pembiayaan dan pengawasan ketat di setiap prosesnya, Pemkot Samarinda berharap sekolah terpadu ini dapat menjadi lompatan baru dalam peta pembangunan pendidikan kota.

[NKH | RWT]