Samarinda
PKL di Tepian Mahakam Bisa Kembali Berjualan, Tapi Tunggu Samarinda Turun ke PPKM Level 1
Kaltimtoday.co, Samarinda - Rencana dibukanya kembali ruang berjualan para pedagang kaki lima (PKL) di segmen depan Kantor Gubernur Kaltim dan kantor PLN Samarinda kembali datang. Tempo hari, Ikatan Pedagang Tepian Mahakam (IPTM) sudah bertemu dengan Wakil Wali Kota Samarinda, Rusmadi.
Rusmadi menyampaikan mesti menunggu ada petunjuk dan arahan lanjutan hingga Samarinda sudah turun ke PPKM level 1. Nantinya, sesuai kesepakatan hanya ada 27 lapak pedagang. Hal tersebut sudah dikoordinasikan bersama organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
Dikonfirmasi awak media, Jumat (15/10/2021), Rusmadi menyebutkan bahwa hal tersebut sudah menjadi komitmen Pemkot Samarinda.
"Tepian Mahakam itu ruang terbuka hijau (RTH), perhatian kami ini oke untuk ruang ekonomi. Tapi fungsi memberikan ruang bagi warga kota, tamu untuk menikmati alam sekitar itu tetap juga," jelas Rusmadi saat ditemui di SDN 008 Samarinda, Jalan Awang Long.
Pemkot juga bekerja sama dengan Bankaltimtara untuk menyiapkan rombong bagi PKL yang lebih bagus dan dibuat berseragam semua.
"Tetap diperbolehkan. Sebab kami sudah komitmen kan. Namun hanya menunggu untuk PPKM level 1. Pak Wali Kota memberikan arahan kepada kami. Saya sudah lapor terkait dengan PKL. Nanti kami tunggu sampai level 1," lanjut Rusmadi.
Nantinya, pembukaan PKL juga akan berkoordinasi dengan Satgas Covid-19 Samarinda. Rusmadi meminta agar tak ada yang perlu dikhawatirkan. Kesehatan dan ekonomi sama-sama tak bisa dipisahkan. Keduanya sangat krusial. Kini semua tinggal menunggu waktu sampai Samarinda resmi PPKM level 1.
"RTH jangan sampai kehilangan fungsinya. Oke untuk ekonomi rakyat, tapi fungsi RTH juga jangan hilang. Terkait parkir juga sudah kami atur. Itu kan daerah zero tolerance. Nanti parkir dialihkan ke Jalan Merbabu dan di kawasan Kampung Jawa untuk dimanfaatkan sebagai lahan parkir," tandas Rusmadi.
[YMD | TOS]
Related Posts
- Terdakwa Ungkap Fakta Baru dalam Persidangan Penusukan, Mulai dari Kontak Fisik Saksi hingga Pembiaran Membawa Sajam
- Survei SMRC: Elektabilitas Prabowo Anjlok, Dedi Mulyadi Unggul di Simulasi Capres
- Ombudsman RI Siapkan Penilaian Maladministrasi Pelayanan Publik 2026 di Kaltim
- Jelang Peralihan Masa Kelola Mal Lembuswana Samarinda, Pelaku Usaha Minta Biaya Sewa Tak Mencekik
- Mencegah Utopia 2045 di Serambi Nusantara: Orkestrasi Kolektif, Transparansi Data, dan Investasi Pendidikan Kaltim









