Kaltimtoday.co, Samarinda - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Samarinda terus berupaya untuk mengurangi jumlah sampah yang ada di Sungai Karang Mumus (SKM). Mulai dari pemungutan sampah di permukaan sungai hingga sosialisasi rutin terhadap warga yang tinggal di bantaran sungai.

Namun, melihat polemik yang ada, penangan sampah di SKM perlu adanya dukungan dari berbagai stakeholder. Pasalnya, produsen-produsen sampah itu di luar tanggung jawab DLH Samarinda.

"Seperti di Pasar Segiri dan Pasar Kedondong, kami sudah pernah sosialisasikan di sana. Tapi, di situ juga ada stakeholder lainnya seperti Dinas Pasar. Nanti kami akan koordinasikan lagi untuk dilakukan penertiban," ungkap Kepala Seksi Penanganan Sampah, Zainal Abidin.

Padahal, lanjutnya, imbasnya sungai jadi tidak bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan air bersih.

"Kami sudah sering koordinasi dengan Dinas Pasar. Kami sudah ungkapkan pemaparan kondisi SKM bagaimana. Kami sulit bergerak karena tidak tahu mana yang masuk pasar, mana yang masuk pemukiman," beber dia.

Selain limbah rumah tangga, ada juga sampah yang berasal dari pasar yang ada di Samarinda. Selain itu, SKM juga mendapatkan sampah kiriman dari luar daerah.

"Di Sungai Karang Mumus itu, banyak sampah juga yang berasal dari luar daerah, semisal dari Tenggarong," ujar

Selain itu, Zainal juga mengungkapkan, masih adanya industri pemotongan hewan yang membuang sampahnya ke SKM. Meski sudah ada imbauan, kenyataan di lapangan masih ada saja yang melakukan pemotongan hewan di kawasan bantaran sungai.

"Kami sudah berkoordinasi dengan Dinas Peternakan. Ada beberapa tempat rumah pemotongan hewan," katanya.

Kedepan, pihaknya akan segera menyurati para pelaku industri potong hewan yang masih beroperasi di sekitar SKM.

"Kami akan segera surati mereka. Perlu ada kesadaran juga dari mereka. Bagaimana buang bulunya, atau jeroannya. Karena imbasnya kan ke mereka juga," sebut Zainal.

Lebih lanjut, pihaknya akan melakukan koordinasi lanjutan dengan Dinas Peternakan Samarinda. Koordinasi tersebut dilakukan dalam hal mencari informasi tentang status perizinan industri tersebut.

"Juga harus ada tim survey untuk mencari solusi atas hal itu," tutupnya.

[RWT | ADV]