Kaltimtoday.co, Samarinda - Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti menilai lonjakan Covid-19 yang menyebabkan banyaknya rumah sakit yang tidak lagi menerima pasien lantaran sudah penuh, salah satu penyebabnya karena masyarakat yang tidak patuh terhadap protokol kesehatan (Prokes).

Di samping itu, penerapan PPKM Skala Mikro di Samarinda pun nampaknya tidak berpengaruh terhadap pencegahan dan pemutusan sebaran Covid-19. Pasalnya, setiap hari kasus Covid-19 terus mengalami kenaikan.

"Sebenarnya, aturan Pemkot Samarinda sangat baik. Tapi, banyak masyarakat yang kurang mendukung disebabkan oleh masyarakat yang berpikir kalau tidak bergerak, kebutuhan makan minum pasti tidak terpenuhi,"  ungkap Sri Puji Astuti.

Menurut politisi Demokrat ini bahwa, seharusnya Pemkot Samarinda selain menerapkan PPKM Skala Mikro, juga bersamaan dengan menggelontorkan bantuan sosial (Bansos) kepada masyarakat yang terdampak Covid-19.

Masyarakat yang acuh tak acuh terhadap upaya pemerintah dalam rangka mencegah Covid-19, karena kebutuhan masyarakat tidak dipenuhi oleh pemerintah. Sehingga jelas masyarakat pun tidak akan mendukung upaya pemerintah untuk memutuskan mata rantai Covid-19.

"Akibatnya, lonjakan Covid-19 mulai meningkat. Fasilitas kesehatan penuh. Banyak rumah sakit yang menolak pasien baru, tenaga kesehatan kurang dan terkapar dan insentif tak kunjung cair. Maka, ini sangat berpengaruh terhadap kinerja tenaga kesehatan," sebutnya.

Dia meminta agar Pemkot Samarinda segera mendata masyarakat yang isolasi mandiri (isoman) secara pribadi maupun keluarga yang terdampak Covid-19 agar segera menurunkan pengaman sosialnya, berupa menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat sehingga kebutuhannya terpenuhi. Otomatis, upaya pemerintah mencegah Covid-19 pasti berjalan.

Jangan sampai, Pemkot Samarinda menerapkan peraturan PPKM Skala Mikro ini hanya sekadar istilah saja. Namun, diperlukan berbagai kebijakan dan action nyata untuk memutuskan mata rantai Covid-19 ini.

"Begitu ada aturan diberlakukan, baik PPKM Mikro maupun Darurat, yang jelas masyarakat butuh uluran tangan pemerintah untuk meringankan beban mereka. Sebab banyak kegiatan ekonomi masyarakat yang terpaksa terhenti karena dilarang dalam aturan PPKM Mikro ini," ungkapnya.

[SDH | RWT | ADV]