Kaltimtoday.co - Presiden Prabowo Subianto menerima Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu (5/2/2025). Dalam pertemuan tersebut, Menkes Budi melaporkan perkembangan program cek kesehatan gratis yang akan resmi dimulai pada 10 Februari 2025. Program ini akan dilaksanakan di puskesmas serta klinik yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.

"Kami baru saja melaporkan kepada Presiden terkait update program cek kesehatan gratis. Sesuai arahan, program ini akan mulai berjalan pada 10 Februari 2025 di puskesmas dan klinik yang telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan," ujar Menkes Budi.

Program ini dirancang untuk mencakup seluruh masyarakat Indonesia, mulai dari bayi baru lahir hingga lansia. Pelaksanaannya dilakukan secara bertahap dengan mekanisme yang disesuaikan menurut kelompok usia.

"Pemeriksaan kesehatan ini akan tersedia di 10.000 puskesmas serta 15.000 klinik yang telah bermitra dengan BPJS," tambahnya.

Menkes Budi menjelaskan bahwa, cakupan pemeriksaan dalam program ini sangat luas dan disesuaikan dengan kebutuhan tiap kelompok usia:

• Bayi baru lahir: 6 jenis skrining
• Balita: 8 jenis skrining
• Anak usia SD hingga SMA: 11–13 jenis skrining, termasuk pemeriksaan kesehatan mental
• Dewasa dan lansia: 19 jenis pemeriksaan, termasuk deteksi dini penyakit tidak menular

Salah satu inovasi dalam program ini adalah skrining kesehatan mental sejak usia sekolah dasar.

"Dulu kita tidak pernah melakukan pemeriksaan jiwa. Namun, berdasarkan survei kesehatan terbaru, satu dari 10 orang mengalami gangguan kecemasan atau depresi. Oleh karena itu, mulai dari jenjang SD, skrining kesehatan mental akan dilakukan," jelasnya.

Selain pemeriksaan kesehatan mental, program ini juga mencakup skrining kanker bagi masyarakat berusia di atas 40 tahun. Fokus utama deteksi kanker meliputi:

• Perempuan: Kanker payudara dan serviks
• Laki-laki: Kanker paru dan kolorektal

Budi mengakui bahwa program ini membutuhkan anggaran besar. Awalnya, pemerintah mengalokasikan Rp4,7 triliun, namun jumlah tersebut mengalami penyesuaian karena berbagai prioritas belanja negara. Meski demikian, ia memastikan bahwa pendanaan tahap awal tetap tersedia. Jika diperlukan tambahan anggaran, Kementerian Kesehatan akan mengajukan permohonan kepada pemerintah.

"Jika nanti diperlukan tambahan dana, kami akan mengusulkan agar program cek kesehatan gratis ini tetap berjalan dengan optimal, meskipun saat ini banyak prioritas pengeluaran lainnya," tutupnya.

[RWT]

Simak berita dan artikel Kaltim Today lainnya di Google News dan ikuti terus berita terhangat kami via Whatsapp