Bontang
Progres Mall Pelayanan Publik Masuki Lelang DED

Kaltimtoday.co, Bontang – Pemerintah Kota Bontang berencana membangun Mall Pelayanan Publik (MPP) untuk memudahkan masyarakat dalam menerima pelayanan publik. Rencana tersebut sudah digaungkan sejak 2020. Di 2021 ini, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Bontang sudah membuat kajian akademis.
Kepala DPMPTSP Bontang, Asdar Ibrahim mengatakan pra kajian dan kajian akademis sudah dibuat oleh DPMPTSP Bontang bekerja sama dengan Universitas Mulawarman.
“Untuk detail engineering design (DED) nya sudah dilaksanakan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota (PUPRK) Bontang dan sudah di lelang,” terang Asdar, Selasa (9/11/2021).
Pelaksanaan lelang DED atau perencanaan sedang berlangsung di ULP dan tinggal menunggu pemenang tendernya. Usai pembuatan DED dan kajian akademis, Asdar menyatakan tahun depan dilaksanakan pembangunan fisik Mall Pelayanan Publik.
“Untuk nilai pembangunannya, kami tidak tahu karena berada di OPD teknis yakni Dinas PUPRK Bontang,” ujarnya.
Kepastian pembangunan konstruksi di 2022 pun, diharapkan Asdar bisa terlaksana. Mengingat proses DED yang sudah memasuki tahapan lelang di APBD Perubahan Tahun Anggaran 2021 ini.
“Untuk lokasi kami akan infokan kemudian, kami masih menunggu pemetaan lokasinya dari Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Bontang,” ungkapnya.
Secara garis besar, kata Asdar, sudah ada untuk Mall Pelayanan Publik, hanya tinggal zonasi aspeknya apakah sudah sesuai dengan arahan kepala daerah dan sekretaris daerah.
Mall Pelayanan Publik direncanakan dibangun di lokasi depan Kantor Imigrasi Bontang. Namun, sempat terdapat opsi lokasi lain, sehingga penetapan lokasi belum dilakukan secara final.
[RIR | NON | ADV DISKOMINFO BONTANG]
Related Posts
- Bontang Terima 10.553 Sambungan Jargas Gratis, Pengerjaan Dimulai Oktober 2025
- Kepastian Dana Bagi Hasil Masih Samar, Bontang Tunggu Perpres dari Pemerintah Pusat
- Ingatkan Pemerintah, Sofyan Hasdam Tegaskan Dana Transfer Daerah Tak Dikurangi
- Dorong Keadilan Fiskal, Wali Kota Neni Tegaskan DBH Hak Daerah, Tak Bisa Dipangkas Sepihak
- Eks Wali Kota Bontang Dipanggil Kejati Kaltim, Dimintai Keterangan Berkaitan Kasus DBON