Kaltimtoday.co, Bontang - Realisasi pendapatan daerah dari sektor Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk rumah tinggal di Kota Bontang masih tergolong minim. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) mengakui, tingkat partisipasi masyarakat dalam mengurus dokumen PBG masih rendah karena sejumlah kendala teknis dan biaya.

Penata Perizinan Ahli Muda DPMPTSP Bontang, Idrus, menjelaskan, salah satu penyebabnya adalah kewajiban warga melampirkan gambar bangunan yang dibuat oleh arsitek tersertifikasi dari Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) sebelum bisa mendapatkan rekomendasi teknis dari Dinas PUPRK.

“Biaya untuk jasa arsitek cukup tinggi, biasanya dihitung berdasarkan luas dan kompleksitas bangunan. Untuk rumah sederhana saja bisa mencapai sekitar Rp10 juta. Banyak warga merasa lebih baik menggunakan dana itu untuk membeli material bangunan,” jelasnya saat ditemui di kantor DPMPTSP, Jalan Awang Long, Senin (27/10/2025).

Selain faktor biaya, jumlah arsitek bersertifikat di Bontang juga sangat terbatas, hanya tiga orang. Kondisi ini membuat proses pengurusan PBG bagi masyarakat semakin sulit.

Tahun 2024 lalu, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) sempat menargetkan pendapatan dari PBG sebesar Rp1,5 miliar. Namun, target tersebut tidak tercapai. Untuk tahun 2025, target diturunkan menjadi Rp600 juta. Idrus menilai, angka ini baru realistis bila ditopang oleh proyek berskala besar.

“Kalau hanya mengandalkan PBG rumah tinggal, target Rp300 juta pun berat dicapai,'' katanya. Namun dengan pengauan PBG untuk pabrik soda ash di kawasan KNE, target Rp600 bisa tercapai. Sebab dari satu proyek itu saja, proyeksi PBG bisa diterima lebih Rp1 miliar. 

Idrus menambahkan, sektor industri besar berperan penting dalam menggerakkan pendapatan daerah dari perizinan. “Makanya kami mendorong agar investasi pabrik dan industri terus tumbuh di Bontang. Dari situ, pendapatan perizinan bisa digenjot dan berdampak bagi daerah,” tandasnya.

[ADV DPMPTSP BONTANG]