Kaltimtoday.co, Bontang - Upaya digitalisasi pelayanan publik di Kota Bontang kembali bergerak maju melalui hadirnya inovasi PRISMA atau Pelaporan dan Statistik Mal Pelayanan Publik. Aplikasi berbasis laman ini dirancang untuk menggantikan sistem pelaporan manual yang selama ini digunakan di Mal Pelayanan Publik (MPP) Bontang.

PRISMA menghadirkan sistem yang mampu mencatat data statistik pengunjung, jenis layanan yang diakses masyarakat, hingga jumlah transaksi layanan setiap gerai. Tidak hanya itu, inovasi ini juga dilengkapi fitur antrian digital terpadu yang menghubungkan seluruh gerai pelayanan dalam satu sistem.

Fauzi Achmad Haruna, pengembang PRISMA sekaligus Pranata Komputer Ahli Pertama DPMPTSP Bontang, menjelaskan bahwa aplikasi ini dibuat untuk menjawab persoalan data yang sebelumnya tidak pernah terekam secara akurat.

"Selama ini laporan kunjungan masih manual. Petugas mencatat secara perkiraan, jadi datanya tidak akurat," ujarnya.

Dengan PRISMA, proses pelaporan kini berjalan otomatis. Petugas tidak lagi harus menginput data satu per satu, sementara pihak pengelola MPP dapat menarik laporan dalam format digital sesuai kebutuhan waktu, mulai harian hingga bulanan.

"Sekarang data bisa dipantau dan diekspor langsung. Lebih rapi, terukur, dan bisa jadi dasar evaluasi layanan," bebernya.

Dalam pengembangan sistem, PRISMA juga dirancang agar mudah digunakan oleh petugas maupun masyarakat. Pengunjung dapat mengambil nomor antrian secara digital sebelum menuju gerai pelayanan, sedangkan petugas memiliki akses panel untuk memantau antrean dan mencatat penyelesaian layanan.

Inovasi ini berhasil dikembangkan dalam waktu satu bulan, selama masa habituasi Pelatihan Dasar (Latsar) CPNS sejak 27 September hingga 30 Oktober 2025. Setelah dipresentasikan dalam Seminar Implementasi Aktualisasi di Pusjar SKPP LAN RI pada 7 November 2025, PRISMA dinilai unggul dan mendapat predikat Peserta Terbaik 1 Latsar CPNS Angkatan VI Tahun 2025.

Fauzi berharap PRISMA dapat diterapkan penuh dan terus dikembangkan. "Tujuannya sederhana, memudahkan petugas, mempermudah pemohon, dan memastikan pelayanan publik berjalan akuntabel," tandasnya.

[ADV DPMPTSP BONTANG]